JAKARTA (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia membutuhkan partisipasi swasta untuk membangun infrastruktur kepelabuhanan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Indonesia telah menetapkan 1.321 rencana lokasi pembangunan pelabuhan baru hingga 2037.

"Anggaran ada tetapi terbatas, saat ini target yang mau dibangun banyak sehingga partisipasi swasta itu sangat diperlukan," kata Antoni Arif di Jakarta, Rabu.

Arif mengatakan saat ini Indonesia memiliki 636 pelabuhan yang melayani angkutan laut. Dari jumlah tersebut, 28 merupakan pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpul regional, dan 278 pelabuhan pengumpul lokal.

Dari 636 pelabuhan tersebut, tercatat 102 pelabuhan komersial dan 534 pelabuhan non komersial.

"Untuk yang non komersial, jumlahnya masih banyak yaitu 534 pelabuhan, pembangunan pelabuhan komersial juga harus bisa lebih banyak lagi," kata dia.

Dia juga menambahkan saat ini jumlah pembangunan pelabuhan masih kurang untuk wilayah timur Indonesia.

"Ini masih banyak sekali yang harus dibangun terutama kalau kita melihat peta sisi Indonesia timur, jumlah pelabuhannya masih kurang," ujar Arif.

Diketahui, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubla Kemenhub mengusulkan pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp9,49 triliun yang akan digunakan untuk enam bidang di direktorat tersebut.

Dari total Rp9,49 triliun tersebut, bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar Rp2,2 triliun, bidang kepelabuhan Rp2,5 triliun, bidang kenavigasian Rp635 miliar.

Kemudian bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebesar Rp371,36 miliar, bidang perkapalan dan kepelautan Rp80,64 miliar, serta dukungan manajemen dan penunjang teknis untuk 302 satuan kerja sejumlah Rp3,6 triliun.

Adapun usulan alokasi anggaran mengikuti tema, prioritas, dan kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenko Marves: Pelindo penting bagi ekosistem industri kemaritiman

Baca juga: Menhub ajak swasta perkuat konektivitas "first mile" dan "last mile"