Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menambah pasokan beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) menjadi 100 ribu ton per bulan dari saat ini 50 ribu ton per bulan.

“Sekarang kita operasi SPHP akan ditingkatkan dari 50 ribu (ton) ke 100 ribu (ton),” kata Menko Airlangga setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga akan terus melanjutkan bantuan beras minimal 200 ribu ton ke pasar.

“Kemudian bantuan beras kan terus berjalan. Itu kan minimal 200 ribu (ton) sebulan. Operasi pasar 300 ribu (ton) sebulan,” ujar dia.

Pemerintah, ujar Airlangga, juga akan memperlancar distribusi beras untuk menjaga ketersediaan di pasar yang dalam beberapa waktu terakhir ini terkendala sehingga menjadi salah satu faktor kenaikan harga beras.

“Distribusi justru terus didorong supaya lancar dan di pasar-pasar induk supaya stoknya terpenuhi,” kata dia.

Menurut Airlangga, dampak dari kenaikan harga beras saat ini belum terlalu signifikan terhadap inflasi. Dampak kenaikan harga beras terhadap inflasi pada September 2023 ini sebesar 0,05 persen.

Selain beras, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan segera mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan harga jagung agar laju inflasi masih sesuai jangka pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Airlangga, telah memberikan waktu 1-2 bulan kepada jajaran menteri untuk mengendalikan harga pangan.

“Ya pokoknya sampai akhir tahun ini bisa selesai, dalam 1-2 bulan ke depan,” kata Airlangga.


Baca juga: Bulog jamin stok beras pemerintah aman hingga panen tahun depan
Baca juga: Mendag: Pemerintah terus berupaya stabilkan harga beras