Asosiasi pariwisata Bali diminta bantu sosialisasi pungutan wisman
26 September 2023 20:29 WIB
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat bertemu IHGMA Bali bahas pungutan wisatawan asing di Denpasar, Selasa (26/9/2023). ANTARA/Ho-Pemprov Bali.
Denpasar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta asosiasi pariwisata dalam hal ini Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali untuk turut membantu mensosialisasikan aturan baru pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Pulau Dewata.
Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa, Sang Made mengajak para general manager ini untuk ngrombo bergotong royong menuju penerapan kebijakan yang mulai berlaku 14 Februari 2024 mendatang.
“Prioritas pertama adalah penanganan sampah dan kedua adalah pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi,” kata orang nomor satu di Pemprov Bali itu.
Arahannya adalah IHGMA Bali agar menggaungkan ini kepada wisatawan di hotel masing-masing, sehingga wisatawan asing tidak akan salah tafsir ketika dimintai retribusi sebesar Rp150 ribu saat tiba di Bali, begitu pula agar mereka mendukung kebijakan Pemprov Bali yang bertujuan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
Baca juga: Dispar Bali: Cukup 23 detik untuk wisman bayar pungutan di bandara
Jajaran IHGMA Bali mengaku sepakat dengan arahan Pj Gubernur Bali, apalagi dari pengalaman mereka nyatanya wisatawan asing khususnya Eropa mendukung adanya pungutan ini.
Umumnya, wisatawan asing justru bangga ketika membayar pungutan yang berarti mereka turut andil dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Bali, asalkan peruntukannya jelas dan dilaksanakan secara transparan.
Demi menjaga ekosistem pariwisata yang baik, selain meminta bantuan asosiasi dalam mensosialisasikan aturan Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing, Sang Made juga berupaya mendorong percepatan pembangunan transportasi publik.
“Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik,” ujar Mahendra yang menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan transportasi publik.
Baca juga: Bali usulkan uang pungutan wisman untuk tangani sampah
Menurut Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri itu, transportasi publik merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
“Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu,” kata dia.
Hal yang disampaikan kepada IHGMA Bali ini sama dengan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, di mana ia juga menyadari bahwa pariwisata mulai pulih dan Bali akan terus kebanjiran wisatawan.
“Di tengah keadaan pariwisata Bali yang mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan menyebabkan akses keluar masuk Bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat,” tuturnya.
Akhirnya untuk mendukung pariwisata, ia menyampaikan rencana besar pengembangan MRT di Bali, kajian tersebut saat ini sudah sampai di Bappenas, bahkan selain Korea Selatan, Abu Dhabi juga berminat untuk bekerja sama.
“Tapi menurut saya siapapun dia tapi kerjakan cepat,” ujar Mahendra.
Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa, Sang Made mengajak para general manager ini untuk ngrombo bergotong royong menuju penerapan kebijakan yang mulai berlaku 14 Februari 2024 mendatang.
“Prioritas pertama adalah penanganan sampah dan kedua adalah pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi,” kata orang nomor satu di Pemprov Bali itu.
Arahannya adalah IHGMA Bali agar menggaungkan ini kepada wisatawan di hotel masing-masing, sehingga wisatawan asing tidak akan salah tafsir ketika dimintai retribusi sebesar Rp150 ribu saat tiba di Bali, begitu pula agar mereka mendukung kebijakan Pemprov Bali yang bertujuan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.
Baca juga: Dispar Bali: Cukup 23 detik untuk wisman bayar pungutan di bandara
Jajaran IHGMA Bali mengaku sepakat dengan arahan Pj Gubernur Bali, apalagi dari pengalaman mereka nyatanya wisatawan asing khususnya Eropa mendukung adanya pungutan ini.
Umumnya, wisatawan asing justru bangga ketika membayar pungutan yang berarti mereka turut andil dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya Bali, asalkan peruntukannya jelas dan dilaksanakan secara transparan.
Demi menjaga ekosistem pariwisata yang baik, selain meminta bantuan asosiasi dalam mensosialisasikan aturan Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing, Sang Made juga berupaya mendorong percepatan pembangunan transportasi publik.
“Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik,” ujar Mahendra yang menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan transportasi publik.
Baca juga: Bali usulkan uang pungutan wisman untuk tangani sampah
Menurut Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri itu, transportasi publik merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
“Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu,” kata dia.
Hal yang disampaikan kepada IHGMA Bali ini sama dengan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, di mana ia juga menyadari bahwa pariwisata mulai pulih dan Bali akan terus kebanjiran wisatawan.
“Di tengah keadaan pariwisata Bali yang mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan menyebabkan akses keluar masuk Bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat,” tuturnya.
Akhirnya untuk mendukung pariwisata, ia menyampaikan rencana besar pengembangan MRT di Bali, kajian tersebut saat ini sudah sampai di Bappenas, bahkan selain Korea Selatan, Abu Dhabi juga berminat untuk bekerja sama.
“Tapi menurut saya siapapun dia tapi kerjakan cepat,” ujar Mahendra.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
Tags: