Sorong (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja advokasi ke Papua Barat Daya guna memastikan pasokan listrik sudah masuk dan menerangi seluruh wilayah di provinsi termuda itu.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka bersama dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad dan seluruh kepala daerah dari enam kabupaten dan kota di Sorong, Selasa.

Ketua Komite II DPD RI Yoris Raweyai menjelaskan, kunjungan advokasi ini merupakan salah satu fungsi DPD RI untuk memastikan secara persis tentang realisasi kelistrikan itu sudah masuk ke setiap wilayah di Provinsi Papua Barat Daya. Karena berdasarkan aspirasi terdapat beberapa wilayah di provinsi termuda itu belum menikmati listrik sebagaimana mestinya.

"Jadi kita hadir di sini atas panggilan dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius," kata Ketua Komite II DPD RI Yoris.

Wilayah yang belum terealisasi arus listrik, sebut dia, Distrik Klaso di Kabupaten Sorong, Distrik Konda di Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Selemkai di Kabupaten Tambrauw.

Dia menilai bahwa persoalan listrik ini merupakan masalah klasik yang belum tertangani dengan baik dan benar di wilayah Papua pada umumnya. Maka, akan menjadi perhatian khusus dari DPD RI dan mengawal setiap program pembangunan pemerintah, sehingga wilayah yang belum tersentuh dengan penerangan listrik bisa menikmati listrik.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPD RI yang telah melaksanakan kunjungan ke provinsi termuda ini.

"Kendati pun provinsi kita masih muda namun tetap mendapatkan perhatian dari DPD RI," ungkap Pj Gubernur Musa'ad.

Persoalan kelistrikan, kata dia, merupakan kewenangan pusat, sehingga diharapkan ke depan harus ada kerja sama antar pemerintah dan PLN supaya memastikan aliran listrik ini bisa dirasakan masyarakat sampai ke pelosok di Papua Barat Daya.

"Di Papua Barat Daya sampai saat ini sudah 90 persen teralirkan listrik, hanya saja beberapa daerah yang belum," ungkap Pj Gubernur Musa'ad.

Karena itu, dengan adanya kunjungan DPD RI ini kendala kelistrikan di wilayah Papua Barat Daya menjadi perhatian pemerintah pusat melalui dorongan DPD RI.

Baca juga: 6.877 anak tak sekolah di Sorong Selatan butuhkan perhatian pemerintah

Baca juga: Papua Barat Daya bentuk TKSK data masyarakat kategori miskin ekstrem

Baca juga: Satgas TNI bantu kembangkan pendidikan di Kampung Kisor