Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pramono Anung menyatakan, tidak semua fraksi di DPR setuju dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Ada dua hal yang masih dibahas. Tidak semua fraksi setuju dengan kenaikan BBM. Misalnya, Fraksi PDI Perjuangan sampai saat ini belum setuju kenaikan BBM," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, mengenai kenaikan BBM tersebut, butuh persetujuan dari fraksi-fraksi melalui Komisi VII DPR RI.

Pimpinan Dewan tidak punya hak untuk menyepakati dengan presiden. Karena substansi itu kewenangan sepenuhnya di rapat paripurna dan Komisi VII DPR RI. Dalam rapat pimpinan DPR RI yang digelar di ruang pimpinan DPR RI itu, membahas prosedur yaitu agar persoalan BBM tak berlarut-larut dan tak dipolemikkan berkepanjangan.

"Pimpinan Dewan meminta apapun yang diusulkan pemerintah segera diajukan ke DPR. Karena ini forumnya melalui RAPBNP dan tentunya mekanisme RAPBNP yang akan digunakan. Mudah-mudahan dalam minggu ini apa yang jadi usulan pemerintah bisa segera dimasukkan," kata Pramono.