Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat para aparatur desa antusias mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Pelatihan yang digelar secara masif dan serentak secara nasional tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengaku gembira dengan antusiasme para aparatur desa tersebut.

"Ada yang harusnya dilatih nanti pada tahun 2024 minta dimajukan, minta dilatih sekarang," kata Eko.

Baca juga: Dirjen Bina Pemdes dorong desa dan kelurahan berkolaborasi

Pelatihan bagi para aparatur desa tahun ini diberikan kepada perangkat di 33.000 desa dan diikuti 133.000 peserta. Acara tersebut juga digelar secara daring di 33 provinsi.

Menurut Eko, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa itu merupakan bukti keseriusan dari Pemerintah pusat untuk memajukan desa-desa di Tanah Air, karena desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan negara.

Jika desa-desa maju, kata Eko, maka supra desa, seperti kecamatan dan kabupaten, juga akan berkembang. Meski demikian, Eko mengakui bahwa tidak gampang untuk memajukan desa.

"Dibutuhkan komitmen dan perjuangan besar untuk mewujudkannya," tambahnya.

Baca juga: Dirjen Bina Pemdes harap dana desa wujudkan kemandirian desa

Dengan adanya pelatihan P3PD, Eko berharap banyak muncul desa-desa yang lebih maju di Indonesia.

"Mari kita majukan. Kita bikin perubahan dari swadaya ke swakarya, dari swakarya ke swasembada. Itu harus jadi komitmen kita bersama-sama," tegasnya.

Saat ini, jumlah desa yang maju sekitar 7 persen dari total desa di Indonesia. Namun, mayoritas desa tersebut masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah pusat.

"Yang punya PADes (pendapatan asli desa) banyak, tapi yang belum (punya PADes) juga banyak. Ada PADes yang sampai Rp50 miliar, contohnya Desa Kutuh (di Kabupaten Badung, Bali)," ujar Eko.

Dia pun meminta para aparatur desa dapat memberikan komitmen secara maksimal supaya kelak ada warisan buat anak cucu. Desa juga harus bisa menjadi tempat kehidupan dan penghidupan, utamanya bagi generasi muda.

Baca juga: Kemendagri dan Bank Dunia tingkatkan kapasitas aparatur desa