Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan ia tidak akan memberikan uang pengganti atau uang kerohiman kepada warga yang menduduki Waduk Pluit, Jakarta Utara.

"Gimana mau dikasih, itu kan tanah negara," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Menurut dia, sampai sekarang masih ada warga yang menolak untuk dipindahkan dari lahan yang seharusnya menjadi bagian dari waduk.

Warga meminta beberapa persyaratan untuk dipindahkan, seperti meminta dipindahkan ke lokasi yang mereka inginkan dan konsep rusun sesuai keinginan mereka.

"Kalau memang masih bisa disanggupi ya kami terima. Kalau mulai aneh-aneh ya kami tolak," kata Jokowi.

Jokowi mengakui, upaya untuk memindahkan ratusan warga yang tinggal di lokasi tersebut guna menjalankan program normalisasi waduk tidak mudah.

"Mengomunikasikan hal ini memang tidak bisa sehari dua hari sebulan dua bulan," katanya.

Namun Jokowi mengatakan dia akan terus berusaha berkomunikasi dengan warga Waduk Pluit supaya mereka bersedia dipindahkan ke lokasi lain.

Ia juga menyatakan bahwa pengerukan Waduk Pluit terus dilanjutkan meski masih banyak warga yang bertahan di sana.

"Pengerukan dilakukan sambil terus dicarikan solusi untuk mereka," katanya.

Sebelumnya untuk mengakomodasi warga Waduk Pluit yang menolak pindah ke Rumah Susun Marunda, Pemerintah DKI Jakarta sudah membeli lahan seluas 2,3 hektare di Muara Baru untuk membangun rumah susun bagi mereka.