Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Dendi Ramdani menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan rangkaian reformasi struktural guna mendorong Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.
"Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bertekad untuk menjadi negara yang makmur dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," kata Dendi Ramdani, di Jakarta, Senin.
UU Cipta Kerja, menurut dia, juga sebagai langkah penting dalam menghindari jebakan middle income trap yang dapat menghambat perkembangan negara-negara berkembang.
Penerbitan UU Cipta Kerja, katanya lagi, adalah bagian dari reformasi struktural ekonomi Indonesia untuk menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income-trap) di masa depan.
"Langkah ini adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, mendorong inovasi, memperkuat kepastian berusaha, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui perbaikan kualitas peraturan dan regulasi di bawahnya," ujarnya.
Dendi menegaskan, transformasi struktural yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja adalah langkah strategis, karena banyak negara yang gagal atau terlambat dalam menjalankan transformasi struktural dan akhirnya terjebak dalam middle income trap.
Dia menambahkan, pengalaman dari beberapa negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa jika sebuah negara gagal melaksanakan transformasi struktural dengan baik, maka negara tersebut tidak akan mencapai status berpendapatan tinggi.
Sebaliknya, menurut dia, negara tersebut akan terjerumus dalam middle income trap, yang berarti pertumbuhan ekonominya melambat, produktivitas menurun, dan pendapatan per kapita mengalami penurunan.
Beberapa negara, seperti Brasil dan Afrika Selatan, menjadi contoh negara yang gagal melakukan transformasi struktural dan mengalami penurunan pendapatan per kapita setelah mencapai puncak tertentu.
"Kehadiran UU Cipta Kerja merupakan upaya penting untuk melakukan reformasi struktural di sektor ekonomi," katanya pula.
Indonesia saat ini berada dalam perlombaan melawan waktu untuk mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi, ujar dia, dan hanya memiliki sekitar 17 tahun untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
"Periode saat ini hingga tahun 2040 adalah momen berharga bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan bonus demografi yang sedang kita nikmati," kata dia.
Baca juga: Kemnaker: UU Cipta Kerja berikan ruang peningkatan kualitas SDM
Baca juga: Pemerintah imbau perusahaan sawit di kawasan hutan tuntaskan perizinan
Pengamat: UU Ciptaker mendorong RI menuju negara berpendapatan tinggi
25 September 2023 23:06 WIB
Suasana sidang lanjutan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp
Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
Tags: