Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI menyediakan lokasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk warga Marunda yang direlokasi ke Rusun Nagrak, Jakarta Utara.

"Penghasilan mereka kan dari jualan sehari-hari, akhirnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PPKUKM) DKI dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI membuat tenda sementara," kata Ida kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut Ida, ada banyak penghuni rusun yang bekerja sebagai pedagang sehingga mereka butuh wadah untuk mempertahankan mata pencaharian dalam ranah UMKM.

Pihaknya bersama Ketua RT dari Blok C Rusunawa Marunda pun mendata sebanyak sekitar 20 orang setiap satu dari lima RT sehingga dengan total 100 pedagang untuk membuat tenda UMKM.

"Karena memang pencaharian dia sehari-hari jualan kan tidak boleh terhenti," tuturnya.

Baca juga: Legislator minta warga lapor PRKP DKI jika temukan rusun tak layak
Baca juga: Legislator minta DKI perhatikan akses sekolah eks warga Rusun Marunda


Dia menuturkan Dinas PRKP tengah membangun lokasi khusus UMKM yang targetnya selesai pada akhir Desember 2023. Nantinya transaksi jual-beli ini diharapkan mampu mendongkrak pergerakan ekonomi bagi sesama warga di Rusun Nagrak.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Justin Adrian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambahkan akses transportasi umum di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Nagrak, Jakarta Utara, yang menjadi tempat relokasi warga Rusunawa Marunda.

"Salah satunya dengan adanya akses transportasi umum, mereka harus diberikan gambaran bagaimana kehidupan yang baik di rusun," kata Justin.

Justin menuturkan masalah atap rusun roboh di Marunda semakin memperlihatkan zonasi perumahan yang tersebar-sebar sehingga mempengaruhi tata ruang di Jakarta.

Adanya perumahan yang tersebar inilah yang membuat akses menjadi sulit sehingga masing-masing orang memiliki kendaraan bermotor pribadi.

Karena itu, dia berharap adanya akses transportasi umum juga dibarengi dengan penambahan fasilitas hunian yang memadai.