Jakarta (ANTARA News) - Rapat Majelis Syuro (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung sejak Sabtu (11/5) hingga hari Minggu (12/5) membahas beragam persoalan aktual seperti rencana kenaikan BBM, masalah ikatan sosial di tengah masyarakat yang makin rapuh, hingga soal Pilkada yang diikuti partai tersebut.

"Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini," ujar Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Mardani mengatakan rapat MS PKS banyak membahas proposal pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disertai dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid 2.

"Banyak peserta Majelis Syuro menyayangkan pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir tahun 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM," ujarnya.

Saat ini, menurut dia rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa dan lebaran, sehingga kenaikan BBM akan sangat memberatkan rakyat.

BLSM, ujar Mardani, dalam penilaian PKS sangat politis dan tidak memberikan solusi jangka panjang.

"Tidak jelasnya kebijakan energi nasional dalam 9 tahun ini menyebabkan rakyat harus menanggung beban yang berat. Kenaikan harga BBM hanya akan memicu inflasi dan kenaikan harga yang tidak terkendali, saat itu terjadi, BLSM cuma jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya," katanya.