Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merancang pembangunan jalan baru dengan panjang sekitar enam kilometer untuk mengurai kemacetan di kawasan Pelabuhan Sanur, Denpasar sebagai salah satu akses utama penyeberangan ke Pulau Nusa Penida.

“Tentu ini tidak kuat hanya di daerah saja tapi perlu dukungan (anggaran) pemerintah pusat,” kata Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela peninjauan Pelabuhan Sanur di Denpasar, Jumat.

Dia menjelaskan pembangunan jalan pintas itu merupakan skema ketiga yang ia sebut paling ideal untuk memecah kemacetan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali menyebutkan desain jalan baru itu dari Pelabuhan Sanur tembus di sekitar Banjar (Dusun) Tangtu, Kesiman Kertalangu, Denpasar.

Selain pembangunan jalan sepanjang enam kilometer itu, ada dua skema lain yang menjadi opsi yakni skema pertama minimalis yakni jalan baru sepanjang satu kilometer dan memanfaatkan lahan kosong milik warga untuk dijadikan kantong parkir.

“Kalau pembebasan (lahan) biayanya mahal, kalau kerja sama dengan masyarakat, kami tidak memikirkan pembebasan lahan,” imbuhnya.

Skema kedua, membangun jalan sepanjang sekitar tiga kilometer dan membangun jembatan untuk mengurai kedapatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Sanur.

Kepala Dinas PUPRKIM Bali Nusakti Yasa Wedha belum memberikan detail rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan baru itu karena masih dalam kajian kelayakan yang ditargetkan rampung akhir tahun 2023.

Namun, ia mengharapkan anggaran dapat ditunjang dari kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar, Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat.

Saat ini, operasional Pelabuhan Sanur berada di bawah pengelolaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar.

Kepala KSOP Benoa Sadeli menjelaskan per hari aktivitas penumpang mencapai sekitar 12 ribu orang baik datang dan berangkat yang didominasi wisatawan mancanegara.

Pelabuhan yang berdiri di atas seluas 7.460 meter persegi yang merupakan tanah hibah Pemkot Denpasar itu menghabiskan anggaran pembangunan mencapai Rp395,3 miliar dari pemerintah pusat dengan durasi konstruksi 11 Desember 2020-10 Februari 2023.

Sejak perdana mulai beroperasi pada November 2022 hingga 15 September 2023 pergerakan penumpang di pelabuhan itu mencapai 2,75 juta orang.

Ada pun pergerakan kapal baik berangkat dan datang selama periode itu masing-masing mencapai 31.786 dan 32.311 pelayaran dengan pergerakan tertinggi terjadi pada Agustus 2023 mencapai sekitar 4.200 pelayaran masing-masing kapal berangkat dan datang.

Tingginya mobilitas masyarakat itu kerap memicu kepadatan arus lalu hingga macet di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra mulai dari kawasan Patung Titi Banda Denpasar hingga akses masuk Pelabuhan Sanur di Jalan Pantai Matahari Terbit Denpasar.

“Masalah utamanya akses menuju ke pelabuhan yang kami mohon ada perhatian lebih, baik pemerintah kota, provinsi dan pusat,” katanya.

Baca juga: Dishub Bali mengajukan skema atasi kemacetan kawasan Pelabuhan Sanur
Baca juga: Anggota DPD harapkan ada solusi urai kemacetan menuju Pelabuhan Sanur