Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan kesiapan itu lantaran lokasi KTT AIS Forum 2023 merupakan lokasi yang sama tempat perhelatan KTT G20 pada 2022 lalu.
“Terkait dengan kesiapan infrastruktur, setelah melihat kondisi yang ada, kami berpandangan seluruh infrastruktur telah siap. Hal ini tidak terlepas dari ‘warisan’ pelaksanaan KTT G20 tahun lalu, di mana seluruh infrastruktur telah dibenahi secara maksimal,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Media Center KTT AIS Forum siap tampung 500 jurnalis lokal dan asing
Terkait dengan pengamanan, Jodi memastikan pemerintah telah menyiapkan skenario pengamanan di sejumlah titik sesuai kebutuhan dan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
“Skenario pengamanan di beberapa tempat akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan, semisal untuk penutupan arus lalu lintas hanya akan dilakukan sesuai kebutuhan insidentil saja. Sedangkan pengamanan di venue, bandara, dan jalanan yang dilalui leaders akan diadakan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Adapun terkait prosedur protokol kesehatan, pemerintah memberlakukan sesuai standar yang telah berlaku di Indonesia.
Baca juga: KTT AIS jadi kontribusi Indonesia dalam penanganan isu kelautan global
KTT AIS Forum 2023 akan mengundang delegasi dari 51 negara pulau dan kepulauan serta organisasi internasional antara lain dari Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Kelompok Negara Komunitas Karibia (CARICOM), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA).
Dengan mengusung tema "Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future", pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, ancaman perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.