"Pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu kegiatan strategis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Suharini kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia meyakini penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 di Bali pada 11 Oktober mendatang dapat menghasilkan kesepakatan serta formulasi kebijakan bersifat komprehensif yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pengembangan ekonomi biru serta peningkatan kualitas ekologi di DKI Jakarta.
Saat ini, salah satu upaya yang dilakukan Dinas KPKP DKI dalam mengembangkan ekonomi biru, yang merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut itu, adalah menggencarkan pembinaan terhadap pelaku UMKM di bidang pemanfaatan limbah kerang.
"Hingga sekarang, kami telah membina 19 ribu pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian perkotaan, perikanan, serta pengolahan produk berbahan dasar mangrove, dan pemanfaatan limbah kerang," kata Suharini.
Berikutnya, dia juga menyampaikan bahwa sebagai provinsi yang memiliki 113 pulau serta wilayah pesisir, DKI Jakarta tengah dihadapkan pada beragam tantangan dan isu, sebagaimana dihadapi oleh negara-negara pulau dan kepulauan. Salah satunya adalah tantangan kelautan yang berkaitan dengan penanganan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir yang rentan memicu bencana alam.
Dengan demikian, kata dia melanjutkan, KTT AIS Forum 2023 yang mengusung tema "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama" (Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future) itu diharapkan mampu menghadirkan jawaban-jawaban atas beragam tantangan yang ada.
Dari tema utama tersebut, KTT AIS Forum 2023 secara spesifik akan membahas tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.
Pada saat ini, ekonomi biru merupakan salah satu kebijakan yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyampaikan kebijakan ekonomi biru itu, di antaranya meliputi program perluasan kawasan konservasi laut yang meningkatkan pelindungan habitat ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.
Lalu, ada pula pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.
Baca juga: Pengamat nilai konservasi Pulau Seribu majukan ekonomi biru Jakarta
Baca juga: DFW: Wisata bahari berpotensi jadi penopang ekonomi biru di Jakarta
Baca juga: Kemenko Marves: Kerja sama di KTT AIS didorong oleh kesamaan geografis