Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terus membaik sebesar Rp503,9 triliun per Agustus 2023 atau tumbuh 61,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sampai dengan Agustus kita lihat realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp503,9 trilun, ini artinya 61,9 persen sedikit naik kalau dari sisi persentase tahun lalu yang mencapai Rp478,9 triliun. Jadi dari sisi TKD ini ada kenaikan 5,2 persen realisasinya,” kata Sri Mulyani dalam laporan APBN KiTa secara virtual di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani lanjut merinci, kontribusi penyaluran TKD tertinggi tercatat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah direalisasikan sebesar Rp63,9 triliun. Realisasi DBH meningkat 54,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp41,34 triliun. Realisasi DBH lebih tinggi dikarenakan naiknya DBH khusus untuk jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), mineral batu bara (Minerba) dan minyak dan gas (migas).

“Kalau kita lihat DAU justru masih kontraksi 5,1 persen yaitu telah disalurkan Rp265,01 triliun lebih rendah 5,1 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp279,1 triliun. Penyaluran DAU ini telah mencapai 67 persen dari total pagu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara tersebut memaparkan, dana yang masih mengalami kendala dalam penyalurannya yakni Otonomi Khusus (Otsus) yang tercatat sebesar Rp7,6 triliun, lebih rendah 27,1 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp10,5 triliun.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) juga mengalami kontraksi Rp17,15 triliun atau -5,4 persen. Secara nominal, DAK Fisik lebih rendah karena pagu yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun secara presentase penyaluran mengalami peningkatan 32 persen.

“Dan kalau kita lihat seperti DAK Fisik itu penyalurannya baru 32 persen, Otsus baru 45 persen, DBH baru 47 persen, sedangkan untuk DAU sudah disalurkan mendekati 70 yaitu 67 persen,” ujar Sri Mulyani.

Dana Desa (Dandes) juga tercatat mengalami kontraksi -2,5 persen atau sebesar Rp49.16 triliun. Dandes sedikit lebih rendah karena adanya penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT).

Baca juga: Sri Mulyani ungkap total alokasi anggaran pemilu 2024 sebesar Rp70,6 T
Baca juga: Menkeu: Realisasi anggaran IKN sebesar Rp6,4 triliun per Agustus 2023
Baca juga: Menkeu: APBN catat surplus Rp147,2 triliun hingga Agustus 2023