Budi menjelaskan, untuk mengedepankan pembiayaan hijau atau green financing dari sektor perkeretaapian yang berkelanjutan, Kemenhub menyiapkan sejumlah strategi pembangunan.
Strateginya yaitu membangun kereta cepat, pengembangan Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan pembangunan rel ganda atau double track.
Selain itu, menurut Budi Karya, pembangunan dan pengembangan kereta api perkotaan serta kereta api bandara juga bagian dalam renstra ke depan.
"Bila produktivitas tinggi, angkutan perkotaan massal harus dibangun," kata alumni jurusan Teknik Arsitektur UGM tersebut.
Budi menambahkan, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim, berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi 29 persen pada 2030 dan nol karbon pada 2060.
Hal itu sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi dokumen komitmen Indonesia kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terkait respon terhadap pemanasan dan perubahan iklim global.
Ia mengungkapkan, saat ini sektor transportasi menyumbang 18 persen dari total emisi nasional. Melalui Renstra Kemenhub, emisi karbon dari transportasi ditargetkan bisa menjadi nol persen pada 2060.
Budi mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru Kemenhub, aktivitas perjalanan di Pulau Jawa mencapai 35 juta orang per hari, sedangkan yang terangkut dengan transportasi massal masih tiga juta.
Baca juga: Bappenas: Aturan pembiayaan alternatif energi hijau sedang disusun
Baca juga: PUPR targetkan Program Pembiayaan Perumahan Hijau diluncurkan 2024