Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membuka ruang dialog dengan masyarakat keondoafian Kayo Pulau yang melakukan aksi pemalangan kompleks Kantor Gubernur Papua sejak Minggu 17 September 2023.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya sempat melaksanakan rapat bersama dengan masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Namun memang belum ada kesepakatan terkait tuntutan ganti rugi sehingga Pemprov Papua akan membuka ruang dialog lebih lanjut guna penyelesaian masalah ini," katanya.

Menurut Jery, saat ini akses pintu utama Kantor Gubernur Papua telah dibuka oleh masyarakat keondoafian Kayo Pulo namun ada beberapa pintu perkantoran yang masih dipalang.

"Sehingga membutuhkan ruang dialog yang nantinya akan dibuka oleh Penjabat Gubernur Papua sehingga diharapkan secepatnya masalah ini bisa selesai," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Papua Barat tindak pelaku pemalangan kantor BKD
Baca juga: BI sebut kebiasaan pemalangan jalan di Manokwari hambat investasi

Dia menjelaskan pihaknya belum mengetahui jumlah besaran anggaran yang diminta masyarakat adat terkait aksi pemalangan yang dilakukan.

Dia mengatakan akibat aksi tersebut mengganggu pelayanan publik di Kantor Gubernur Papua.

"Agama, adat dan pemerintah harusnya berjalan bersama dalam membangun Tanah Papua sehingga kami harap agar tempat layanan publik jangan sampai dipalang," katanya lagi.

Masyarakat keondoafian Kayo Pulo melakukan pemalangan Kantor Gubernur Papua pada Minggu (17/9) dan Senin (18/9) sekitar pukul 14.59 WIT baru dibuka palang setelah Pemprov Papua dan masyarakat adat bersepakat untuk menyelesaikan masalah tuntutan ganti rugi.

Baca juga: Warga Malanu Papua Barat membersihkan puing-puing pemalangan jalan
Baca juga: Massa palang jalan menuju Bandara Elelim Yalimo
Baca juga: Polres Keerom tangkap enam orang terkait pembakaran dan palang jalan