Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan krisis pangan yang kini sedang melanda berbagai negara di dunia merupakan dampak nyata dari ancaman perubahan iklim.

"Hati-hati. Hati-hati. Ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan semua negara di dunia," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Festival LIKE, Indonesia Arena GBK, Jakarta, diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, suhu bumi saat ini semakin memanas, pun dengan cuaca, bahkan bencana kekeringan melanda berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia saja.

Baca juga: Jokowi: Inovasi benih pangan IPB merespons krisis global

Situasi itu, kata Jokowi, berdampak pada krisis pangan, baik itu gandum maupun beras.

"Akhirnya apa?, Ada krisis pangan. Beberapa negara kekurangan pangan," katanya.

Ia mengatakan, sebanyak 19 negara telah mengambil keputusan untuk melakukan moratorium ekspor pangan demi menjaga persediaan pangan di dalam negeri.

"Baik itu gandum, baik itu beras yang biasanya negara-negara itu mengekspor berasnya, 19 negara sekarang sudah setop, ngerem ekspornya, tidak diekspor lagi," katanya.

Keputusan itu memicu kenaikan harga komoditas beras di pasar mancanegara, termasuk yang kini terjadi di Indonesia.

Baca juga: Presiden sebut krisis pangan dunia jadi peluang RI buat lumbung pangan

Dilansir dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia pada Senin sore, harga beras medium I di sejumlah pasar domestik bervariasi.

Kalimantan Selatan menempati harga tertinggi sebesar Rp17.000 per kilogram, disusul Sumatera Barat Rp15.750 per kilogram, DKI Jakarta Rp15.200 per kilogram, serta Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Riau masing-masing Rp15.050 per kilogram.

"Banyak negara yang harga berasnya naik, termasuk di Indonesia sedikit naik. Hati-hati mengenai hal ini," ujarnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pangan Polri memastikan pasokan dan ketersediaan beras dalam kondisi aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik dan membeli kebutuhan pokok itu dalam jumlah berlebih.

Secara nasional ketersediaan stok beras per 6 September 2023 di Bulog sebanyak 1.508.362 ton yang terdiri atas stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1.455.893 ton dan stok komersil sebanyak 52.468 ton.

Baca juga: ASEAN mendeklarasikan perkuat ketahanan pangan dan gizi hadapi krisis

Sedangkan stok di Pasar Induk Beras Cipinang sebanyak 25.840 ton dan Food Station Cipinang sebanyak 13.812 ton.

Satgas Pangan Polri juga mencatat realisasi beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga beras (SPHP) mencapai 752.902.387 kilogram atau 752.902,38 ton.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Bogor, Jawa Barat, pekan lalu mengatakan pemerintah menyalurkan bantuan beras melalui SPHP untuk mengendalikan inflasi akibat harga beras di Indonesia yang diprediksi masih mengalami kenaikan hingga akhir 2023.

Ia mengatakan, kenaikan harga beras di pasar domestik telah mempengaruhi inflasi nasional sebesar 7,9 persen per Agustus 2023.

Peningkatan harga beras di pasar domestik turut dipengaruhi oleh kenaikan komponen biaya produksi hingga gabah kering, kata Arief menambahkan.

Baca juga: Sufmi Dasco: Negara ASEAN lebih siap hadapi krisis pangan dan energi