500.000 kendaraan dipasang alat kendali BBM Mei
3 Mei 2013 08:40 WIB
Sebuah mobil plat merah milik pemerintah daerah terlihat mengisi premium yang merupakan BBM bersubsidi. Pemerintah telah melarang kendaraan milik pemerintah mengisi BBM bersubsidi. (ANTARA/Lucky.R)
Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) akan memasang alat kendali BBM di 500.000 unit kendaraan bermotor milik pemerintah yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Mei 2013.
"Jumlahnya sekitar 500.000 unit kendaraan dan akan kami pasang pada Mei ini," kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko di Jakarta, Jumat, mengenai alat kendali yang akan dipasang di kendaraan milik pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD.
Menurut dia, pihaknya bisa langsung memasang alat kendali di kendaraan pemerintah dikarenakan sudah memiliki dasar hukum yakni Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013.
Secara paralel, lanjutnya, Pertamina juga akan memasang peralatan pengendalian distribusi BBM subsidi di 273 stasiun pengisian bahan bakar umum di Jakarta dan sekitarnya.
"Jadi, setelah alat terpasang baik di kendaraan maupun SPBU, maka bisa langsung di-lock agar kendaraan pemerintah tidak bisa lagi mengisi BBM subsidi," katanya. Permen ESDM 12/2012 dan 1/2013 telah mengatur pelarangan kendaraan dinas memakai BBM subsidi.
Sementara, lanjut Suhartoko, pemasangan alat kendali di kendaraan pribadi masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Kapolri yang saat ini masih disiapkan.
Dengan SKB yang diharapkan terbit dalam waktu dekat, maka Pertamina diizinkan memasang alat pengendali (tag RFID) berupa cincin (ring) berbahan fiber yang direkatkan di setiap tangki kendaraan.
Jumlah kendaraan yang direncanakan dipasang alat kendali mencapai 100 juta yang terdiri atas 11 juta mobil penumpang, 80 juta motor, tiga juta bus, dan enam juta truk.
Sesuai rencana, Pertamina akan memasang secara bertahap alat kendali di SPBU dan kendaraan yang dinamakan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) mulai 1 Juli 2013. Pertamina sudah menetapkan BUMN, PT INTI sebagai pemenang tender pengadaan SMP.
"Jumlahnya sekitar 500.000 unit kendaraan dan akan kami pasang pada Mei ini," kata Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko di Jakarta, Jumat, mengenai alat kendali yang akan dipasang di kendaraan milik pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD.
Menurut dia, pihaknya bisa langsung memasang alat kendali di kendaraan pemerintah dikarenakan sudah memiliki dasar hukum yakni Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013.
Secara paralel, lanjutnya, Pertamina juga akan memasang peralatan pengendalian distribusi BBM subsidi di 273 stasiun pengisian bahan bakar umum di Jakarta dan sekitarnya.
"Jadi, setelah alat terpasang baik di kendaraan maupun SPBU, maka bisa langsung di-lock agar kendaraan pemerintah tidak bisa lagi mengisi BBM subsidi," katanya. Permen ESDM 12/2012 dan 1/2013 telah mengatur pelarangan kendaraan dinas memakai BBM subsidi.
Sementara, lanjut Suhartoko, pemasangan alat kendali di kendaraan pribadi masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Kapolri yang saat ini masih disiapkan.
Dengan SKB yang diharapkan terbit dalam waktu dekat, maka Pertamina diizinkan memasang alat pengendali (tag RFID) berupa cincin (ring) berbahan fiber yang direkatkan di setiap tangki kendaraan.
Jumlah kendaraan yang direncanakan dipasang alat kendali mencapai 100 juta yang terdiri atas 11 juta mobil penumpang, 80 juta motor, tiga juta bus, dan enam juta truk.
Sesuai rencana, Pertamina akan memasang secara bertahap alat kendali di SPBU dan kendaraan yang dinamakan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) mulai 1 Juli 2013. Pertamina sudah menetapkan BUMN, PT INTI sebagai pemenang tender pengadaan SMP.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2013
Tags: