Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengatakan jumlah cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah ini sudah lebih dari 98 persen pada 2023.

"Hal ini menjadi jelas bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya program JKN," kata Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Suzana Wanggai saat membuka forum komunikasi bersama pemangku kepentingan terkait implementasi program JKN, di Jayapura, Kamis.

Menurut Suzana, Pemprov Papua telah melakukan lompatan yang besar dan luar biasa dalam penyelenggaraan program JKN bagi seluruh penduduk di provinsi paling timur Indonesia tersebut.

"Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama," ujarnya.

Dia menjelaskan pemeliharaan kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab dan kebutuhan bersama.

"Upaya transformasi mutu layanan yang tengah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan dan meningkatkan kepuasan peserta untuk didukung bersama," katanya lagi.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) setempat yang telah mendukung jalannya program JKN, dan diharapkan agar BPJS Kesehatan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua.

"Tantangan dan persoalan ke depan yang memerlukan solusi tentunya akan semakin besar, sehingga itu membutuhkan kerja keras kami semua," ujarnya lagi.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Wilayah XII Papua cakupan peserta JKN di Provinsi Papua hingga 1 September 2023 sebanyak 1.106.464 jiwa dengan status predikat Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off.
Baca juga: Transformasi digital JKN di Papua Barat terkendala jaringan internet
Baca juga: BPJS Kesehatan perkuat sinergi untuk hadirkan layanan JKN di Papua