Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan bahwa pertumbuhan negara ini diperkirakan dapat melebihi tujuh persen setiap tahunnya bila kondisi infrastruktur diperbaiki dengan memadai.

"Memang sering dikatakan bahwa pertumbuhan Indonesia bisa mencapai enam persen dengan kondisi infrastruktur seperti ini. Apalagi dengan infrastruktur sarana dan prasarananya yang tersedia dengan baik, maka bisa lebih dari itu," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, dalam acara Pertemuan Kadin Bidang Infrastruktur dengan para pemimpin redaksi, di Jakarta, Kamis.

Menurut Suryo, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur dan hal itu dinilai bisa tercapai misalnya dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Ia berpendapat, Indonesia selama ini dari segi makro memang dinilai baik tetapi perbaikan di sektor finansial dan perbankan juga dinilai mengabaikan pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai. Salah satu permasalahan infrastruktur, ujar dia, adalah mendapatkan dana khusus untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Untuk itu, Ketua Umum Kadin juga menyatakan perlunya membangun bank khusus pembiayaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan mengingat proyek infrastruktur pada umumnya dilakukan secara jangka panjang atau lebih dari 10 tahun.

"Bila bank-bank pada saat ini hanya dapat meminjamkan untuk jangka pendek dengan tingkat suku bunga yang tinggi, bagaimana bisa digunakan untuk membangun infrastruktur," tanyanya.

Ia juga mengatakan, harus terdapat bank infrastruktur pada saat ini yang dapat menawarkan tingkat suku bunga yang lebih terjangkau sebagai pelopor dari menurunnya tingkat bunga.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur Rachmat Gobel mengatakan, pihaknya telah memiliki berbagai strategi untuk mempercepat infrastruktur Indonesia.

"Kami telah memiliki strategi meski diketahui bahwa tahun ini dan tahun depan, Indonesia akan memasuki memanasnya suhu politik," kata Rachmat Gobel.

Apalagi, ujar dia, pemerintah telah mengatakan bahwa APBN tidak memadai untuk membangun infrastruktur sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengundang investor dari luar negeri.