Jakarta (ANTARA) - Head of Research & Economics Price Warerhouse Cooper (PwC) Indonesia Denny Irawan menyebut Produk Domestik Bruto (PDRB) DKI Jakarta bisa tumbuh rata-rata 5,8 persen per tahun sampai 2030 di tengah pemindahan ibu kota, dengan intervensi dari pemerintah.

“Dengan intervensi pemerintah, nilai PDRB bisa mencapai Rp6,8 ribu triliun pada 2030. Tapi intervensi itu tidak bisa dimulai hanya setahun,” kata Denny dalam Focus Group Discussion daring tentang “Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jakarta dan Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)”, Rabu.

Perkiraan pertumbuhan tersebut didasarkan pada PDRB harga berlaku yang telah dikurangi oleh rata-rata inflasi senilai 4,2 persen per tahun dari 2023.

Ia menyebut pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan menarik investasi di sektor-sektor unggulan, seperti edukasi dan kesehatan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi.

Ia mencontohkan, di sektor pendidikan, pemerintah bisa membuka peluang untuk pelaku usaha mendirikan kampus dengan standar internasional sehingga masyarakat tidak perlu berkuliah di luar negeri.

Tanpa intervensi dari pemerintah, Denny menyebut pertumbuhan ekonomi Jakarta hanya akan mencapai rata-rata 4,5 per tahun dari 2023 sampai 2030 atau nilainya dari Rp4,55 triliun menjadi Rp6,24 triliun.

Hal tersebut disebabkan oleh penurunan investasi dari pemerintah pusat sebesar 4,5 persen pada 2030 dibandingkan 2023, serta penurunan penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat sebesar 35 persen pada periode yang sama.

Sementara itu, tanpa perpindahan ibu kota ke Nusantara, ekonomi Jakarta diperkirakan bisa tumbuh rata-rata 5,5 persen per tahun atau menjadi Rp6,69 ribu triliun.

Baca juga: Pemprov DKI bahas polusi udara bersama sejumlah kementerian

Baca juga: Pemprov DKI yakinkan Jakarta tetap kota bisnis meski ibu kota pindah

Baca juga: Heru sebut Jakarta masih daerah khusus meski tak jadi Ibu Kota