Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045.

“Penduduk Indonesia di perkotaan itu sekarang sudah menjadi 56,4 persen pada 2020, dan 61,7 persen diproyeksikan pada 2045 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS). Tapi menurut saya, angka tersebut akan lebih dari 61,7 persen, mungkin sekitar 70-an persen pada 2045, 25 tahun yang akan datang,” ujar dia dalam peluncuran Kampanye Green Economy & Green Environment bersama PT Mass Rapid Transit Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa.

Suharso mengharapkan penduduk yang pindah ke kota dapat membawa energi baru dan ekonomi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan justru menambah jejak karbon (carbon footprint).

Saat mengunjungi Auckland di Selandia Baru, dia menceritakan bahwa penjual pakaian di negara tersebut memberikan keterangan jumlah jejak karbon yang terdapat di dalam setiap pakaian.

“Di bajunya itu ada tulisan ini kira-kira membawa karbon 20 kilo CO2 (karbon dioksida) ekuivalen, sepatu itu (sekitar) 16-30-an (CO2 ekuivalen), dan seterusnya. Jadi kalau kita jalan, kita sudah membawa sekitar 50-55 (CO2 ekuivalen),” ucap Kepala Bappenas.

Karena itu, generasi saat ini dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga supaya generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat, Begitu pula dengan generasi berikutnya yang mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

“Saya ingin ajak semua untuk beralih (untuk menggunakan transportasi publik) yang menjadi menjadi satu pilihan dan keniscayaan. Tentu kita akan berbenah, pemerintah akan berbenah bagaimana public transport itu makin menyenangkan,” kata Menteri PPN.

Baca juga: Menteri PPN: Reformasi gaji ASN jadi agenda prioritas pada 2024

Baca juga: Bappenas: Aturan pembiayaan alternatif energi hijau sedang disusun

Baca juga: Bappenas ungkap strategi penanganan kemiskinan ekstrem pada 2024