Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku menambah dua guru besar pada Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (Fisip) dan Fakultas Perikanan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi terbesar di Maluku tersebut.

"Keduanya adalah, Prof. Jusuf Madubun, guru besar bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Prof. Charlotha Irenny Tupan, guru besar bidang Ilmu Sumber Daya Perairan fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan," ujar Ketua Senat Unpatti Prof Nirahua di Ambon, Senin.

Nirahua mengatakan dengan dikukuhkannya dua guru besar tersebut saat ini total guru besar yang dimiliki Unpatti berjumlah 89 orang.

"Yang terdiri dari guru besar yang telah meninggal 16, guru besar yang pindah satu orang, yang pensiun tujuh orang dan yang aktif 58 orang. Dan hari ini, kembali kita kukuhkan dua orang guru besar pada bidang ilmu masing-masing," ucap Nirahua.

Baca juga: Unpatti kukuhkan empat guru besar baru
Baca juga: Unpatti kukuhkan guru besar sosiologi pedesaan

Sementara itu dalam pidato pengukuhannya Jusuf Madubun mengangkat tema 'Tata Kelola Pelayanan publik daerah kepulauan, perspektif ekologi administrasi'.

Menurut Madubun salah satu tujuan pemberlakuan desentralisasi pemerintahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Hanya saja penerapan desentralisasi di Indonesia saat ini, belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan karena disebabkan dua hal.

"Pertama, pemerintah pusat terkesan setengah hati dalam memberlakukan desentralisasi, akibat pengalaman buruk praktik desentralisasi di awal era reformasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

Kedua, model keseragaman pemberlakuan desentralisasi di seluruh daerah, sejak masa Orde Baru ketika diberlakukan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, masih dipertahankan sampai saat ini.

Padahal secara realitas daerah-daerah di Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi dari berbagai aspek, termasuk dari aspek fisik geografis. Ditinjau dari aspek geografis, kata Jusuf, daerah-daerah di Indonesia memiliki dua karakter, yaitu daerah dengan ciri daratan, dan daerah dengan ciri kepulauan.

Dengan latar fisik geografis kepulauan, warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan publik yang optimal.

Baca juga: ICMI yakin desentralisme jadi sistem terbaik bagi Indonesia
Baca juga: Sri Mulyani: UU HKPD jadi kunci perkuat desentralisasi fiskal

Sementara itu, Prof. Charlotha Irenny mengangkat tema 'Ekosistem padang lamun, kondisi, kontribusi bagi lingkungan dan manusia, keterancamannya, serta strategi pengelolaan berkelanjutan" dalam pidato pengukuhannya.

Dijelaskan, lamun atau seagrass merupakan ekosistem yang sangat penting pada perairan khusus pesisir dan laut, serta menjadi salah satu ekosistem yang terpinggirkan.

"Padahal, seagrass ini mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap lingkungannya maupun kepada manusia," jelasnya.

​​​​​​Ia menuturkan latar belakang dirinya mengangkat tema ini adalah karena padang lamun merupakan ekosistem yang penting bagi produksi perikanan dunia baik organisme invertebrata dan vertebrata.

Sumber daya ini menyediakan habitat pemeliharaan (nursery gound) bagi 25 perikanan besar dunia, termasuk di dalamnya sejenis ikan cod (Gadus chalcogrammus).

Ikan ini meningkat pertumbuhan dan kelolosan hidup jika hidup di lingkungan lamun dan secara sengaja memilih habitat ini.

Pada tingkat global, perikanan yang berasosiasi dengan lamun mencakup perikanan yang bersifat subsisten, perikanan komersial, dan bersifat rekreasi, menargetkan apa saja yang bisa menjadi sumber makanan dan dijual.

Baca juga: Aplikasi CISE memudahkan penghitungan stok karbon di padang lamun
Baca juga: Dosen UGM kembangkan teknologi pendukung pemetaan padang lamun
Baca juga: LIPI: Status lamun Indonesia moderat atau kurang sehat