Uji coba digitalisasi perizinan event percepat pemulihan ekonomi
11 September 2023 18:21 WIB
(Dari kiri ke kanan) Ketua PMO/Tim Transisiperwakilan BUMN Fajrin (paling kiri), Deputi Teknologi Informasi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Andi Maulana (kedua kiri) , Menpan RB Abdullah Azwar Anas (ketiga kiri) , Menparekraf Sandiaga Uno (ketiga kanan), Asisten Operasi Kapolri Verdianto Iskandar Bitticaca (kedua kanan), Wakil Baintelkam Polri Merdisyam (paling kanan) dalam peluncuran uji coba digitalisasi event yang digelar di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, uji coba terbatas digitalisasi perizinan event (kegiatan) yang diluncurkan hari ini diharapkan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi.
Pasalnya, di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 perhelatan yang terdiri dari kelas menengah dan besar yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp162 triliun.
“Namun bottle neck (kendala) ternyata memang menjadi peluang bagi kita melakukan reformasi dari segi perizinan transformasi digital yang berbasis sistem pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Presiden Jokowi juga memberikan penekanan bahwa kegiatan ini harus jadi katalisator percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Sandiaga dalam uji coba digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan kegiatan yang digelar di Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dn Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menilai penyelenggaraan perhelatan yang merupakan bagian dari sektor ekonomi kreatif ini menjadi pengungkit perekonomian dan telah membuka lapangan kerja.
Melalui pemangkasan proses bisnis dalam digitalisasi kegiatan ini pun diharapkan banyak perhelatan yang hadir dan digelar di Indonesia serta menjadi angin segar para penyelenggara kegiatan karena perizinan semakin sederhana.
“Ini angin segar untuk para event organizer (EO), para promotor, karena sudah semakin simpel. Misalnya tidak perlu rekomendasi Polsek, artinya itu ada pemangkasan proses bisnis,”ujarnya.
Dalam digitalisasi layanan perizinan yang diujicobakan hingga Oktober 2023 ini, semua sistem antar-instansi telah terintegrasi, termasuk sistem dalam one single submission (OSS) dan sistem dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Bila dulu EO harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi, lanjut Anas, sekarang cukup dalam satu sistem melalui aplikasi OSS, aplikasi yang telah terbentuk sebelumnya alias bukan aplikasi bentukan baru.
Uji coba digitalisasi perizinan tahap awal dilakukan di enam lokasi yang sudah melewati tahap asesmen oleh tim Polri dengan tingkat kerawanan bersifat rendah dan sedang, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Convention Center (JCC), Ancol Beach City International Stadium, JIEXPO Kemayoran, ICE BSD, dan Community Park PIK 2.
Ke depan, uji coba tambahan bakal dilakukan di sembilan lokasi, yakni Jatim Expo, Stadion Siliwangi-Bandung, MMTC Gor Pemprov Sumater Utara, Sentul City-Bogor, GOR Padjajaran-Bogor, Peninsula Island-Bali, Halaman Parkir Barat Stadion Mandala Krida-DIY, Komplek Halaman Sam Poo Kong-Semarang dan Stadion Manahan-Surakarta.
Digitalisasi layanan perizinan ini merupakan hasil kolaborasi antara KemenPan RB, Kemenparekraf, Polri, Kementerian Investasi/BKPM dan Tim Transisi dari BUMN seperti Telkom, Peruri serta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Baca juga: Sandiaga sebut digitalisasi izin acara beri nilai tambah Rp17 triliun
Baca juga: Kemenparekraf siapkan skema digitalisasi permudah perizinan kegiatan
Pasalnya, di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 perhelatan yang terdiri dari kelas menengah dan besar yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp162 triliun.
“Namun bottle neck (kendala) ternyata memang menjadi peluang bagi kita melakukan reformasi dari segi perizinan transformasi digital yang berbasis sistem pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Presiden Jokowi juga memberikan penekanan bahwa kegiatan ini harus jadi katalisator percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Sandiaga dalam uji coba digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan kegiatan yang digelar di Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dn Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menilai penyelenggaraan perhelatan yang merupakan bagian dari sektor ekonomi kreatif ini menjadi pengungkit perekonomian dan telah membuka lapangan kerja.
Melalui pemangkasan proses bisnis dalam digitalisasi kegiatan ini pun diharapkan banyak perhelatan yang hadir dan digelar di Indonesia serta menjadi angin segar para penyelenggara kegiatan karena perizinan semakin sederhana.
“Ini angin segar untuk para event organizer (EO), para promotor, karena sudah semakin simpel. Misalnya tidak perlu rekomendasi Polsek, artinya itu ada pemangkasan proses bisnis,”ujarnya.
Dalam digitalisasi layanan perizinan yang diujicobakan hingga Oktober 2023 ini, semua sistem antar-instansi telah terintegrasi, termasuk sistem dalam one single submission (OSS) dan sistem dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Bila dulu EO harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi, lanjut Anas, sekarang cukup dalam satu sistem melalui aplikasi OSS, aplikasi yang telah terbentuk sebelumnya alias bukan aplikasi bentukan baru.
Uji coba digitalisasi perizinan tahap awal dilakukan di enam lokasi yang sudah melewati tahap asesmen oleh tim Polri dengan tingkat kerawanan bersifat rendah dan sedang, di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Convention Center (JCC), Ancol Beach City International Stadium, JIEXPO Kemayoran, ICE BSD, dan Community Park PIK 2.
Ke depan, uji coba tambahan bakal dilakukan di sembilan lokasi, yakni Jatim Expo, Stadion Siliwangi-Bandung, MMTC Gor Pemprov Sumater Utara, Sentul City-Bogor, GOR Padjajaran-Bogor, Peninsula Island-Bali, Halaman Parkir Barat Stadion Mandala Krida-DIY, Komplek Halaman Sam Poo Kong-Semarang dan Stadion Manahan-Surakarta.
Digitalisasi layanan perizinan ini merupakan hasil kolaborasi antara KemenPan RB, Kemenparekraf, Polri, Kementerian Investasi/BKPM dan Tim Transisi dari BUMN seperti Telkom, Peruri serta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Baca juga: Sandiaga sebut digitalisasi izin acara beri nilai tambah Rp17 triliun
Baca juga: Kemenparekraf siapkan skema digitalisasi permudah perizinan kegiatan
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
Tags: