Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyalurkan bantuan beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan inflasi akibat harga beras di Indonesia yang diprediksi masih mengalami kenaikan hingga akhir 2023.

"Saya rasa hampir di seluruh dunia kenaikan harga pangan ini terjadi, tetapi di Indonesia masih dalam batas yang bisa dikontrol," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Bogor, Jawa Barat, Senin.

Ia mengatakan harga beras yang kini berada di kisaran mulai dari Rp12.000 per kilogram telah memengaruhi inflasi nasional sebesar 7,9 persen per Agustus 2023.

Peningkatan harga beras di pasar domestik turut dipengaruhi oleh kenaikan komponen biaya produksi hingga gabah kering, kata Arief menambahkan.

"Kemarin ada kenaikan beberapa biaya produksi. Kemudian gabah kering panen kalau dilihat hari ini, juga ada yang beberapa sudah di atas Rp7.000. Kalau gabah kering panen sudah di atas Rp7.000, itu artinya harga berasnya bisa di atas Rp12.000," katanya.

Menurut Arief harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk beras medium telah disesuaikan sebelumnya, dari HET sebesar Rp9.450 per kilogram menjadi Rp10.900 per kilogram.

Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar HET beras pemerintah tidak ikut dinaikan.

"Untuk beras yang pemerintah, memang Pak Presiden meminta ditunda. Sekarang sudah waktunya (dinaikkan), karena kita juga sudah memprediksi bahwa sampai dengan akhir tahun, harga itu akan bergerak naik," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng minta Satgas Pangan turun lapangan cegah inflasi

Apalagi, hasil panen semester kedua biasanya lebih rendah dari capaian semester pertama, katanya menambahkan.

Arief mengatakan pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap potensi panen 1,2 juta ton beras di September, Oktober, November 2023.

Menurut Arief, Presiden telah memerintahkan agar bantuan pangan tahap dua yang semula dijadwalkan bergulir Oktober hingga Desember 2023 dipercepat untuk membantu 21,3 juta jiwa masyarakat berekonomi lemah yang kini tergabung dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam program tersebut, pemerintah menyalurkan sekitar 210 ribu ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ribu ton beras dari gudang Bulog.

Baca juga: Pj Gubernur Sulsel apresiasi program ketahanan pangan Pangdam XIV