Jakarta (ANTARA) - Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Iss Savitri Hafid mengatakan keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 mendorong pemanfaatan bauran kebijakan makro ekonomi dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

"Policy mix (bauran kebijakan) ini banyak sekali dibahas dan dijadikan juga materi dalam seminar-seminar selama keketuaan Indonesia di ASEAN," kata Iss dalam bincang virtual di Jakarta, Jumat.

Iss menuturkan bauran kebijakan makro ekonomi menekankan penggunaan lebih dari satu instrumen kebijakan untuk bisa menjaga stabilitas makro ekonomi namun dengan tetap mendukung momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

"Otoritas moneter dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk memastikan untuk dapat menjaga stabilitas sektor keuangan dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Untuk itu, otoritas moneter tidak hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan yaitu kebijakan suku bunga tetapi juga bisa memanfaatkan instrumen lainnya seperti intervensi nilai tukar, kebijakan makroprudensial dan pengelolaan arus modal.

"Jadi ini (bauran kebijakan) adalah salah satu agenda yang banyak kita bahas bahkan kita dorong tidak hanya di bahas di ASEAN kita juga coba libatkan IMF dan Bank for International Settlement untuk turut membantu pemikiran mereka mengenai penerapan dari policy mix ini," tuturnya.

Selain itu, Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 juga mendorong perluasan kerangka transaksi mata uang lokal ASEAN untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, untuk pembayaran lintas batas serta aset keuangan.

Para pemimpin ASEAN sudah menyepakati pentingnya untuk mempromosikan penggunaan transaksi mata uang lokal di kawasan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) dengan menghasilkan Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN atau High-Level Principles terkait Asean Local Currency Transactions Framework.

Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan untuk menetapkan dan melaksanakan kerangka Local Currency Transaction (​​LCT) ASEAN sekaligus membina kolaborasi di antara otoritas sektor keuangan.

Selanjutnya, ASEAN sepakat untuk memperluas konektivitas pembayaran regional (RPC) dan memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital di kawasan.

"Diharapkan pada tiga atau empat tahun ke depan seluruh negara ASEAN sudah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk menghubungkan sistem pembayarannya. Untuk implementasinya sendiri tentu nanti akan dilakukan secara bertahap," ujarnya.

ASEAN telah menyelesaikan pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di kawasan.

"Harapannya tentu negara ASEAN kita bisa bersama-sama memanfaatkan digitalisasi ini untuk mendorong literasi keuangan tetapi juga pada saat yang bersamaan kita mencoba memitigasi risiko-risiko dari keuangan digital ini antara lain dengan meningkatkan literasinya," ujarnya.

Iss menuturkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan digital, antara lain meningkatkan literasi keuangan digital kepada kaum muda, kaum perempuan dan juga masyarakat pada lower social group, meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kelompok masyarakat tersebut ditengarai mungkin masih terbatas terhadap pengetahuan atau literasi keuangannya dan atau mempunyai potensi untuk melakukan usaha atau berbagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkat lebih cepat apabila mereka didukung oleh keuangan digital.

"Negara-negara ASEAN juga banyak melakukan diskusi bagaimana kita bisa mendorong digital keuangan ini untuk mendorong pembiayaan UMKM," ujarnya.

Selanjutnya, keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 berhasil mendorong tinjauan kembali mandat dari Komite Kerja (WC). Hal itu bertujuan agar ASEAN dapat meningkatkan ketangkasan (agility), efisiensi dan efektivitasnya dalam bekerja merespons berbagai tantangan ke depan termasuk yang berkaitan dengan perubahan ekonomi dan perkembangan digitalisasi.

Baca juga: BI: AFMGM wujudkan kolaborasi ASEAN jaga stabilitas ekonomi kawasan
Baca juga: BI harap hasil AFMGM perkokoh kolaborasi dengan Kementerian Keuangan
Baca juga: Penggunaan mata uang lokal munculkan stabilitas ekonomi di ASEAN