PBB (ANTARA) - Tambahan investasi sebesar 360 miliar dolar AS per tahun diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada semua tujuan utama global di tahun 2030, demikian disebutkan dalam laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Kamis (7/9).

Publikasi bertajuk "Kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Potret Gender 2023" (Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023) itu diproduksi bersama oleh entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) serta Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB.

Laporan tahunan terbaru itu memberikan analisis komprehensif mengenai kondisi kesetaraan gender saat ini di seluruh 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) dan menyoroti tren, kesenjangan, dan kemunduran yang terjadi dalam perjalanan menuju pencapaian kesetaraan gender pada 2030.

Laporan tersebut memberikan gambaran yang mengkhawatirkan pada separuh jalan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang menunjukkan bahwa dunia masih gagal mencapai kesetaraan gender terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan secara global.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa, jika tren saat ini terus berlanjut, maka lebih dari 340 juta perempuan dan anak perempuan, atau sekitar 8 persen populasi perempuan di dunia, akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, dan hampir satu dari empat perempuan akan mengalami kerawanan pangan tingkat sedang atau parah.

Kesenjangan gender dalam posisi kekuasaan dan kepemimpinan masih mengakar, lanjut laporan itu, mencatat bahwa dengan tingkat kemajuan saat ini, generasi perempuan berikutnya akan menghabiskan rata-rata 2,3 jam lebih banyak per hari untuk melakukan tugas perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga dibandingkan kaum pria.

Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan upaya nyata untuk mempercepat kemajuan menuju kesetaraan gender pada 2030.

Laporan tersebut menyerukan pendekatan terpadu dan holistik, kolaborasi yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan, pendanaan dan langkah kebijakan berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan gender serta memberdayakan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, menyimpulkan bahwa kegagalan untuk memprioritaskan kesetaraan gender saat ini berpotensi membahayakan seluruh Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.