Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Sabtu, memulai pembahasan untuk membentuk pemerintah nasional, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, Wafa.

Pemerintah itu akan dibentuk sejalan dengan kesepakatan yang diperantarai antara faksi Fatah, pimpinan Abbas, dan HAMAS dan dicapai di Doha, Qatar, serta Kairo, Mesir, dalam dua tahun belakangan, kata Abbas di dalam satu pernyataan.

Pemerintah tersebut direncanakan memerintah di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza dan menyiapkan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemungutan suara di dalam tubuh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), katanya.

Ia menyeru semua faksi Palestina agar bekerjasama dalam pembentukan pemerintah itu.

Abbas juga mengatakan pemerintah tersebut akan menjadi badan sementara teknokrat yang terdiri atas tokoh independen, demikian dikutip Xinhua.

Namun Salah Al-Bardawil, Juru Bicara HAMAS, mengatakan Gerakan Perlawanan Islam itu tidak tahu mengenai upaya Abbas untuk membentuk pemerintah tersebut.

Al-Bardawil mengatakan HAMAS hanya akan menyambut baik tindakan itu kalau perujukan nasional dicapai sebagai "satu paket" yang menyelesaikan semua masalah yang mengganjal.

Jalur Gaza telah dikuasai oleh HAMAS sejak gerakan itu mengusir pasukan keamanan pro-Abbas pada 2007.
(C003)