"Jika ditemukan terdapat bukti adanya tindak pidana di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, maka penanganan ditingkatkan ke tahap penyidikan terhadap pengolahan biji plastik," katanya dalam sebuah penyataan di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa CV Inti Jaya Plastik melakukan kegiatan pembuatan biji plastik dari cacahan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kata Yazid Nurhuda, perusahaan yang dimiliki oleh KK (50 tahun) itu tidak memiliki dokumen lingkungan dalam melakukan kegiatan pengolahan biji plastik.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, sekaligus Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengurangi polusi udara yang menyelimuti Jabodetabek.
"Jika dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengawasan terbukti melanggar aturan, kami akan melakukan penindakan tegas baik berupa sanksi administrasi, gugatan terkait kerugian lingkungan hidup, dan penegakan hukum pidana," kata Rasio.
Berdasarkan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ancaman hukuman jika dengan sengaja melalukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran udara adalah pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Apabila kegiatan pencemaran udara itu mengakibatkan orang luka atau menimbulkan bahaya kesehatan, maka ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar, demikian Rasio Ridho Sani.
Baca juga: KLHK tetapkan 4 tersangka pembakaran limbah elektronikdi TangerangBaca juga: Tersangka Kasus Pengelolaan Sampah Ilegal Di Kota Tangerang Dan Kabupaten Bekasi Siap Disidangkan
Baca juga: Pemkot Tangerang raih penghargaan kampung Proklim dari KLHK
Baca juga: Bank sampah manfaatkan kulit mengkudu jadi teh raih penghargaan KLHK