Jakarta (ANTARA News) - Selama empat tahun menjadi anggota Komisi VIII DPR yang menangani masalah sosial, agama, penanganan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Inggrid Kansil menilai pemberdayaan perempuan masih perlu terus ditingkatkan.

"Perhatian besar tertuju pada pemberdayaan kaum ibu. Kaum ibu di seluruh Nusantara tentunya memiliki kemauan dan kemampuan yang besar dalam mengembangkan kemampuan ekonominya," kata Inggrid, Jumat.

Untuk ini pula Inggrid membentuk program Pemberdayaan Perempuan Melalui 'Bu PAY' atau 'Bunda Payment' yang diluncurkannya atas kerjasama dengan Koperasi Rakyat Indonesia (KOSRIN) di Sukabumi.

Program Bunda Payment itu dapat dilihat dalam dua kacamata, yaitu sisi ekonomi dan pendidikan.

Dari sisi perekonomian, perekonomian para ibu akan dikembangkan melalui perangkat sistem pembayaran online. "Segala macam pembayaran dapat dilakukan melalui payment point," jelas Inggrid.

Sedangkan dari sisi pendidikan, pembayaran apapun bentuknya yang menggunakan internet, akan meningkatkan pendidikan.

"Di mana para ibu beserta anak-anak akan dapat mengakses segala informasi dan ilmu pengetahuan yang ada dalam jejaring internet sehingga akan terbukanya cakrawala global pemikiran masyarakat kita, dari kota hingga ke pelosok desa," jelasnya.

Mengenai perangkat komputer, Inggrid menjamin, melalui CSR (Corporat Social Responsibility), BNI Syariah akan bersedia memberikannya demi suksesnya pelaksanaan program itu.

"CSR bukan hanya bersifat charity atau pemberian amal namun bersifat sustainable development atau pembangunan secara berkesinambungan bagi masyarakat melalui dana CSR yang dimiliki perusahaan," jelasnya.

Inggrid menegaskan, kemandirian perempuan Indonesia sangat ditentukan oleh kemandirian perempuan secara ekonomi karena ini adalah faktor utama yang menentukan kesejahteraan bangsa.

"Demikian pula kemandirian ekonomi kaum perempuan tentunya akan menentukan kemajuan serta kualitas perempuan Indonesia," kata Inggrid lagi.