Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi pembangunan fasilitas pendukung klaster 1A Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp30–40 triliun yang berasal dari investor dalam negeri.

“Mereka akan menyelesaikan klaster 1A termasuk di dalamnya adalah hotel, rumah sakit, kemudian beberapa fasilitas umum seperti room untuk rapat, mall, restoran dan kafe, serta mess itu akan terkejar,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa.

Bahlil menyebut dirinya bersama investor dalam negeri yakni Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, dan sejumlah perusahaan pengembangan properti lainnya akan melakukan peletakan batu pertama di IKN pada pertengahan September 2023.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan BKPM bersama konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke IKN pada Agustus lalu.

Klaster 1A IKN merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ditempati oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, termasuk Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian, Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

Pembangunan sub wilayah perencanaan KIPP IKN memiliki total luas lahan 2.876 hektare dan area pengembangan 921 hektare. Pembangunan klaster 1A beserta fasilitas pendukungnya ditargetkan rampung sebelum Agustus 2024 agar dapat digunakan untuk upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

Baca juga: Bahlil: ASEAN Investment Forum bangun kolaborasi investasi inklusif

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Korea, Eropa, China, dan Singapura juga telah bergabung sebagai investor pengembangan IKN.

Salah satu kerja sama dengan negara asing adalah dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat, oil, and grease (FOG) atau limbah minyak goreng dan lemak makanan, sebagai dukungan untuk mewujudkan smart and green city di Nusantara.

Hingga Mei 2023, terdapat 220 letter of intent (LoI) dari dunia usaha yang siap berinvestasi di IKN, baik dalam maupun luar negeri. Sebanyak 34 di antaranya telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan pemerintah dan siap berproses lebih lanjut.

Adapun total anggaran pembangunan IKN mencapai Rp466–488 triliun. Sekitar 20 persen atau Rp88–92,34 triliun dari jumlah tersebut digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Menteri Bahlil: Realisasi investasi mencapai 48,5 persen

Baca juga: BKPM: Investasi luar Pulau Jawa lebih tinggi 4,6 persen