Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian mengungkapkan hingga saat ini sekitar 70 persen dari ekspor produk pertanian nasional, seperti biji kopi, kakao, karet, CPO masih dalam bentuk primer atau produk mentah, sehingga tidak memiliki nilai tambah pengolahan.

Staf Ahli Menteri Pertanian (Mentan) Bidang Investasi Pertanian Prabowo Respatiyo Caturroso di Jakarta, Rabu mengatakan, selama ini nilai tambah dari proses pengolahan hasil pertanian Indonesia lebih banyak dinikmati negara lain yang mengimpor bahan baku dari Indonesia.

"Sementara kita banyak mengimpor produk-produk olahan pertanian. Kondisi tersebut selain rawan terhadap fluktuasi harga yang sangat merugikan petani, Indonesia juga tidak dapat menikmati nilai tambah dari produk pertaniannya," katanya ketika mewakili Menteri Pertanian Suswono saat membuka "Forum Investasi Pertanian 2013".

Menurut dia, apabila 50 persen dari produk primer pertanian Indonesia dapat diolah di dalam negeri, maka banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain meningkatnya sumber pendapatan negara dan pajak, menekan pengangguran, berkembangnya usaha pertanian "on farm", tumbuhnya pusat ekonomi baru dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Jamil Musanif menyatakan, untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil pertanian pemerintah meningkatkan upaya pengembangan industri pengolahan komoditas pertanian.

Dia mengakui, selama ini industri pengolahan produk-produk pertanian masih terbatas, sehingga menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan ekspor dalam bentuk produk olahan.

"Melalui kegiatan Forum Investasi Agribisnis ini kami ingin mempromosikan investasi di bidang industri pengolahan hasil pertanian," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, nantinya ekspor komoditas pertanian nasional bisa lebih berimbang antara produk mentah dengan produk olahan bahkan diharapkan lebih meningkat.

Pada kesempatan itu Jamil juga menyatakan, Forum Investasi Pertanian merupakan ajang bagi pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan peluang sektor agribisnis dan agroindustri di wilayahnya.

Selain itu, juga kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat luas terutama calon investor baik dalam maupun luar negeri.

"Dengan demikian diharapkan mampu menarik minat calon investor tersebut untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.