Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan daya tarik pariwisata Indonesia bukan hanya pada masalah gender saja tetapi juga pada produk wisata lainnya. "Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa wanita Indonesia dipakai (menarik pariwisata) seperti itu. Astaghfirullah, saya baca di satu harian ibukota (berbahasa Inggris), saya sudah duga akan ada reaksi," katanya di Kantor Wapres Jakarta, Jumat. Laporan harian Ibukota berbahasa Inggris itu mengesankan seolah-olah Jusuf Kalla menyetujui dijadikannya janda-janda di Jawa Barat untuk menjadi daya tarik pariwisata turis dari Timur Tengah. Wapres meminta agar media massa lebih berhati-hati dan dapat membedakan guyonan yang tidak perlu ditulis. Apa yang dikatakannya, lanjutnya, justru agar imej wanita itu tidak dibawa ke arah seperti itu. Menurut Wapres, daya tarik pariwisata Indonesia bukan hanya pada masalah gender saja tetapi juga pada produk wisata lainnya. Wapres mengatakan, kesan yang selama ini muncul adalah obyek wisata Indonesia terlalu mengandalkan daerah Puncak sebagai tujuan wisata, sehingga turis asal Timur Tengah menganggap tujuan wisata di Indonesia hanya Puncak padahal ada Bali, Sumatera, dan berbagai daerah lainnya. Namun Jusuf Kalla meminta maaf jika pernyataannya itu dianggap terlalu berlebihan. Meski demikian, katanya, sebenarnya juga tidak salah jika orang-orang Arab (Timur Tengah) itu menikahi wanita-wanita Indonesia. "Jangan hanya orang barat saja yang kawin dengan orang kita, masak orang Arab tidak boleh kawin dengan gadis Indonesia. Di koran itu dikatakan seolah-olah Wapres mengatakan wanita dipergunakan untuk itu (hal-hal yang negatif.red). Mana pernah saya bilang begitu," katanya. Sementara itu, Kaukus Perempuan Parlemen untuk HAM di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, menanggapi serius guyonan Wapres Jusuf Kalla saat membuka simposium "Strategi Pemasaran Pariwisata di Kawasan Timur Tengah 2006-2009" di Jakarta, Rabu (28/6). Kaukus tersebut mengecam guyonan Kalla yang seolah-olah menyetujui adanya komoditas janda-janda di Jawa Barat dan Pulau Batam untuk kepentingan pariwisata. Kaukus menilai usulan Kalla itu bersifat melecehkan harkat dan martabat para janda dan kaum perempuan.(*)