Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa peran lembaga pemeriksa halal (LPH) menentukan keberhasilan penerapan sistem jaminan produk halal di Tanah Air.

"Keberhasilan sistem jaminan produk halal sangat ditentukan oleh optimalisasi peran lembaga pemeriksa halal yang berkualitas, mulai tingkat daerah, nasional, hingga internasional," katanya saat menyampaikan sambutan via daring dalam acara Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Halal Award Tahun 2023 di Jakarta, Senin.

Wakil Presiden mengatakan bahwa sampai kini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI menunjukkan kinerja tinggi dalam penyelesaian sertifikasi halal. Sekitar 75 persen produk halal Indonesia yang bersertifikat merupakan hasil audit dari LPPOM MUI.

Kesungguhan dan pengabdian LPPOM MUI sejak tahun 1989, menurut dia, telah menjadikan LPPOM MUI sebagai lembaga audit produk halal terpercaya berskala internasional dengan puluhan mitra yang tersebar di berbagai negara.

Dia juga mengemukakan bahwa peningkatan permintaan dan konsumsi produk halal mesti dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian nasional.

"Kondisi ini menuntut para pelaku usaha untuk mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas dan berdaya saing global. Inovasi dan perbaikan secara kontinu adalah keniscayaan," katanya.

Menurut dia, para pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan produk halal yang berkualitas dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan kelestarian lingkungan.

Ia menyampaikan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

"Tersisa waktu satu tahun lagi untuk menyelesaikan kewajiban sertifikat halal seluruh produk di Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, Wakil Presiden mengajak semua pihak untuk bergotong royong mempercepat pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal dari hulu sampai ke hilir, dari sertifikasi halal daging di rumah potong hewan sampai makanan yang diperdagangkan di lokasi-lokasi wisata kuliner.

Menurut dia, hal penting yang harus dilakukan bersama antara lain meningkatkan literasi mengenai sertifikasi halal para pelaku usaha maupun masyarakat.

Selain itu, ia melanjutkan, penting pula dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses sertifikasi halal serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi halal.

"Perkukuh kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan. Sisihkan dahulu kepentingan sektoral agar target percepatan sertifikasi halal dapat dicapai tepat waktu," katanya.

Wakil Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada perusahaan dan pelaku usaha yang masuk nominasi dan berhasil meraih penghargaan dalam ajang LPPOM MUI Halal Award 2023.

Dia berharap industri halal Indonesia terus maju serta berkontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:
Indonesia-Kanada tindak lanjuti kerja sama jaminan produk halal
Jateng targetkan 209.000 produk sudah bersertifikat halal pada 2023