Banjarmasin (ANTARA News) - Anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel, HM Zaini meminta pihak berwenang mengusut tuntas kasus dugaan pembocoran jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2013, di Kota Banjarbaru.

Permintaan anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan itu, disampaikan Rabu berkaitan dugaan pembocoran jawaban soal UN 2013 bagi Madrasah Aliyah (MA) oleh sejumlah kepala madrasah tersebut, di Banjarbaru, yang kini dalam penanganan kepolisian setempat.

"Pengusutan secara tuntas atas dugaan pembocoran jawaban soal UN 2013 itu, bukan mencari-cari kesalahan, tapi untuk mencari akar permasalahan serta duduk persoalannya," tandas wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum dan magister ilmu hukum tersebut.

Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menyayangkan, kalau betul pembocoran jawaban soal UN 2013 itu terjadi.

"Sebab kalau betul pembocoran jawaban soal UN itu terjadi, maka dampaknya bukan cuma terhadap kualitas lulusan, tapi lebih dari itu, bisa membuat citra tidak baik bagi dunia pendidikan kita," lanjutnya.

"Tapi kalau betul pembocoran itu terjadi, maka persoalannya tidak terlepas dari sebab akibat kekacauan pelaksanaan UN tahun ini, yang juga terjadi di Kalsel," demikian Zaini.

Sebelumnya atau 23 April lalu, Kepolisian Resor Banjarbaru, Kalsel, mengamankan sejumlah kepala sekolah/MA atas dugaan membocorkan jawaban soal UN 2013.

Kapolres Banjarbaru AKBP Budi Santoso melalui Kasat Reskrim AKP Jatmiko, ketika dikonfirmasi, membenarkan, pihaknya telah mengamankan delapan oknum kepala MA, Selasa dinihari sekitar pukul 00.30 Wita. Menurutnya jawaban soal UN 2013 yang diduga bocor adalah mata pelajaran Bahasa Inggris dan Ekonomi.

Sejumlah kepala madrasah yang sedang dalam penanganan Polres "kota idaman" Banjarbaru itu, antara lain dari MA Darul Ilmi, Misbahul Munir, Zam-Zam, Al Falah Futra, Miftahul Khairiyah dan MAN 1 Bangkal, Kecamatan Cempaka.