Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan politik transaksional tidak boleh ada dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 karena merusak sistem demokrasi Indonesia.

"Politik transaksional tidak ada nilai-nilai ideologis yang menautkan perjuangan politik karena semuanya dibeli. Itu merusak demokrasi dan tidak boleh ada," kata Viva Yoga dalam diskusi bertajuk "Pemilu 2014: Agenda Elit Versus Rakyat" di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan calon legislatif yang melakukan praktik tersebut cenderung memposisikan pemilih seperti barang yang bisa dibeli suaranya.

Menurut dia, ketika praktik tersebut terjadi maka tidak ada hubungan ideologis yang terbangun antara caleg atau partai dengan pemilih. "Kelemahannya tidak ada hubungan ideologis ketika terpilih dengan basis konstituen," ujarnya.

Viva menjelaskan ada tiga jenis pemilih dalam pemilu, yaitu pemilih ideologis yang konsisiten terhadap pilihannya terhadap sebuah partai. Kedua menurut dia, pemilih pragmatis yaitu jika aspirasi pemilih tersalurkan maka yang bersangkutan memilih partai tersebut.

"Ketiga, pemilih transaksional, yaitu caleg dipilih berdasarkan transaksi yang dijalankan," tuturnya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa sistem suara terbanyak yang dianut dalam Pemilu 2014 merupakan bentuk demokrasi yang melibatkan rakyat.

Menurut dia saat ini caleg yang harus berjuang untuk mendapatkan suara sehingga berbeda dengan sistem nomor urut yang mengandalkan oligarki partai.

Dia mengharapkan pemilu mendatang melahirkan caleg berkualitas yang memperjuangkan demokrasi bagi masyarakat. (I028/C004)