Medan (ANTARA) - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara Nawal Lubis meminta kader PKK untuk terlibat dalam menurunkan kasus stunting antara lain dengan cara mengedukasi masyarakat.

"Edukasi pada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam percepatan penurunan angka stunting. Kader PKK harus bergandengan tangan, ajak masyarakat, ajak ibu-ibu ke Posyandu, edukasi mereka," ujar Nawal Lubis, pada kegiatan Pencegahan Penurunan dan Penanganan kasus Stunting di Medan, Kamis.

Baca juga: Angka stunting di Dairi terus menurun

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi Sumut turun sebesar 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari angka 25,8 persen pada tahun 2021.

Dalam hal itu, Nawal Lubis mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi dalam penurunan stunting di Sumut.

“Terima kasih pada semua pihak, ibu-ibu PKK kabupaten/kota, bupati, walikota, elemen masyarakat, telah bersama-sama bersinergi menurunkan angka stunting di Sumut," kata Nawal.

Baca juga: Pemprov Sumut targetkan angka stunting tinggal 12 persen di 2023

Selain itu, Nawal Lubis mengharapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang juga menjadi program PKK agar senantiasa dilaksanakan. PHBS juga merupakan salah satu cara mencegah stunting.

“PHBS harus terus dijalankan, PHBS adalah salah satu cara menurunkan angka stunting, saya sudah lihat program PHBS PKK di kabupaten/kota sudah bagus,” kata Nawal.

Baca juga: Tekan stunting Kemen PPPA genjot DRPPA bebas stunting di Sumut

Pada kesempatan yang sam, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil Parlindungan Pane mengatakan Pemprov Sumut akan terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting.

"Selama ini Pemprov Sumut telah menggandeng seluruh pihak untuk bersinergi menurunkan angka stunting tersebut," ujar Parlindungan Pane.

Baca juga: Dinkes: Kasus kekerdilan di Sumut menurun selama pandemi
Baca juga: BKKBN: 13 kabupaten di Sumut miliki angka kekerdilan di atas 30 persen