Addis Ababa (ANTARA) - Ketua Komisi Uni Afrika (AU) Moussa Faki, Rabu (30/8), mengutuk upaya kudeta di Gabon, Afrika tengah.

Dalam sebuah pernyataan pers, Faki menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Gabon dan mengutuk keras upaya kudeta yang dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan krisis pascapemilu.

Dia juga mengutuk upaya kudeta tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap instrumen hukum dan politik Uni Afrika, termasuk Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilu, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Faki meminta tentara dan pasukan keamanan Gabon untuk berpegang teguh pada panggilan republik mereka serta menjamin integritas fisik presiden Republik Gabon, anggota keluarganya, dan anggota pemerintahannya.

Semua aktor politik, sipil, dan militer di Gabon diminta untuk memprioritaskan jalur politik secara damai dan segera kembali ke tatanan konstitusional yang demokratis di negara itu.

Militer Gabon telah membatalkan hasil pemilihan presiden (pilpres) dan membubarkan lembaga-lembaga negara, kata sejumlah perwira, Rabu. Upaya itu bertujuan untuk mengeklaim bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan dan menjadikan Presiden Ali Bongo (64) sebagai tahanan rumah.

Sebelumnya, pada hari serupa, badan pemilihan umum nasional Gabon mengatakan bahwa Ali Bongo dari Partai Demokratik Gabon terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dalam pilpres pada Sabtu (26/8). Namun, para perwira militer mengatakan pemilu tersebut tidak kredibel.

Ali Bongo pernah menjabat sebagai menteri pertahanan dan sejumlah jabatan lainnya di pemerintahan. Dia terpilih sebagai presiden Republik Gabon pada 2009 dan terpilih kembali pada 2016.

Pada Januari 2019, ketika Bongo berada di Maroko untuk memulihkan diri dari strok, sekelompok tentara menerobos ke stasiun radio nasional di Libreville dan mengumumkan pembentukan "dewan restorasi nasional".

Pemerintah menggagalkan upaya kudeta tersebut karena pasukan keamanan segera mengambil alih stasiun radio itu dan menahan para tentara.