Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan tidak ada masalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Demokrat masih satu keluarga.

"Tidak boleh seseorang diganti karena alasan masih satu keluarga dengan ketua umum," kata Ramadhan Pohan ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu.

Menurut Ramadhan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi ketua umum Partai Demokrat, tidak ada masalah.

Tugas-tugas Yudhoyono di DPP Partai Demokrat, menurut dia, akan dibantu oleh seorang ketua harian, lima orang wakil ketua umum, tiga orang bendahara umum dan wakil bendahara umum, empat orang wakil sekretaris jenderal, serta empat orang direktur eksekutif dan wakil direktur eksekutif.

Dengan struktur tersebut, menurut Ramadhan, maka Yudhoyono tetap bisa fokus menjalankan tugas-tugas negara sebagai presiden.

"Pak SBY menjadi ketua umum, hal itu semata-mata karena pilihan sejarah," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dan terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum, karena berdasarkan peraturan KPU bahwa daftar calon sementara (DCS) hanya bisa ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal.

Kalau DCS boleh ditandatangani oleh pelaksana tugas (Plt) ketua umum dan Sekjen, kata dia, maka Partai Demokrat tidak perlu menyelenggarakan KLB.

"Ini merupakan dinamika politik sehingga tolong dipahami dari konteks situasi dan kondisi. Jadi tak relevan, jika jabatan Pak SBY dan Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dibenturkan," katanya.

Ramadhan menegaskan tugas prioritas Yudhoyono sebagai ketua umum adalah menandatangani daftar calon anggota legislatif.

Setelah DCS yang kemudian menjadi DCT selesai, kata dia, maka tidak ada lagi tugas prioritas Yudhoyono di DPP Partai Demokrat.

"Setelah tugasnya selesai, maka selanjutnya yang menjadi mitra kerja Ibas sebagai Sekjen adalah Syarif Hasan sebagai ketua Harian bersama lima orang wakil ketua umum, serta tiga orang bendahara umum dan wakil bendahara," katanya.

Sementara itu, jabatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang diduduki Edhie Baskoro Yudhoyono, menurut Ramadhan, sudah tepat.

Ia menilai Ibas menduduki jabatan Sekjen Partai Demokrat hasil kongres di Bandung pada 2010 dan mendapat dukungan dari para pengurus dan kader partai, sehingga tidak ada masalah.

"Justru menjadi aneh jika Ibas yang selama ini sudah bekerja bagus, diganti karena ketua umumnya adalah ayahnya sendiri," katanya.
(R024/I007)