Manado (ANTARA) - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berharap seluruh anggota KPU selalu siap dan bekerja berlandaskan asas profesional, cermat, berdasar hukum, akuntabel, tepat waktu dan transparan.

"Manfaatkanlah rapat koordinasi ini sebagai sarana untuk saling berbagi informasi. Jika ada daerah yang menghadapi gugatan bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain," kata Hasyim saat Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum Gelombang II di Manado, Rabu.

Dikatakannya daerah yang tidak ada masalah, hendaknya berbagi pengalaman bagaimana strateginya sampai tidak dipermasalahkan oleh orang lain.

Hasyim menjelaskan, setidaknya sampai saat ini secara nasional ada 77 perkara yang dilaporkan ke Bawaslu.

Dalam sengketa-sengketa dan pelanggaran administrasi, KPU selalu menjadi termohon di Bawaslu, apabila ada gugatan di PTUN, KPU sebagai pihak tergugat dan kemudian kalau ada sengketa hasil, KPU sebagai termohon di Mahkamah Konstitusi.

Untuk kasus orang per orang, personel KPU kalau diduga melakukan pelanggaran kode etik, menjadi teradu di DKPP.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan memberikan apresiasi kepada KPU RI karena telah memilih Sulawesi Utara sebagai lokasi rakor.

"Kami selalu siap menjadi tuan rumah di agenda-agenda divisi lain yang akan diselenggarakan oleh KPU RI," ujarnya.

Di hari kedua rakor dilanjutkan dengan diskusi panel oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado, Simbar Kristianto terkait penanganan sengketa proses pemilu di PTUN dan dilanjutkan pemaparan Ketua DKPP, Heddy Lugito mengenai penanganan kode etik penyelenggara Pemilu.

Di sesi berikutnya, dilanjutkan materi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna dan Kepala Biro AHPS Andi Krisna.

Selain Ketua KPU Ri Hasyim Asy'ari, hadir juga Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap dan August Mellaz, dan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima, serta Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Awaluddin Umbola, Lanny Ointu, Salman Saelangi, serta Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto.

Rakor tersebut dihadiri oleh 749 peserta dari 25 KPU Provinsi yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU provinsi serta kabupaten dan kota.
Baca juga: Ketua KPU: PKPU tentang kampanye pemilu segera direvisi
Baca juga: Ketua KPU RI tak persoalkan bacapres debat di kampus
Baca juga: KPU tetapkan 674 DCS DPD RI pada Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI usul hukuman efek jera bagi pelaku politik uang