"Kalau sampai rencana penyesuaian harga dan pengendalian BBM bersubsidi terealisasi, maka BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua dan plat kuning sangat rawan diselewengkan, karena ada celah untuk para spekulan bermain dengan BBM bersubsidi," kata Mustamin, di Pontianak, Sabtu.
"Pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain agar BBM bersubsidi tidak sampai dinaikkan, karena dampaknya hanya akan menyengsarakan masyarakat kecil," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, mengatakan, pemerintah harus mengkaji secara menyeluruh rencana penyesuaian harga dan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Menurut dia, distribusi BBM jenis premium RON 88 harus dilakukan "penjatahan" dengan mempergunakan ilmu teknologi seperti RFID (alat kontrol pembelian BBM bersubsidi) di SPBU guna mencegah penyelewengan BBM bersubsidi tersebut.
"Disi lain, pemerintah harus memastikan premium RON 88 yang dijual Rp4.500/liter, tidak bisa digunakan oleh jenis kendaraan 1.000 cc ke atas, guna mencegah penyelewengan kepada yang tidak berhak," ujarnya.
(A057/N005)