Surabaya (ANTARA News) - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung yang bersama rombongan melihat langsung perkembangan ekonomi Surabaya, termasuk tatanan kesejahteraan masyarakatnya, Jumat, mengapresiasi kemajuan pembangunan Kota Pahlawan itu.

"Kami melihat langsung kegiatan di lapangan, termasuk kemajuan pembangunan kota ini, yang ternyata luar biasa pesat," kata Chairul yang bersama rombongan diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat.

Dijelaskan bahwa Komite Ekonomi dibuat oleh presiden untuk memberikan masukan berupa rekomendasi terhadap kebijakan di bidang ekonomi, sehingga dapat menjadi masukan untuk disampaikan kepada presiden dan diimplementasikan di kabinet.

Rombongan Komite Ekonomi Nasional dipimpin Chairul Tanjung, diterima Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini beserta jajaran kepala SKPD di Balai Kota Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, wali kota memaparkan pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan bersih (e-government), reformasi birokrasi dengan memberikan kemudahan dalam perizinan satu atap atau "Single Windows System", program-program pro masyarakat, penanganan banjir, dan penataan pedagang kaki lima (PKL).

Termasuk juga progres penanganan infrastruktur seperti pembangunan jalan, sekolah, pasar, sentra PKL, rumah susun, dan juga proyek transportasi massal berupa trem dan monorel.

"Yang kami lakukan mungkin belum sempurna. Tetapi kami terus bekerja keras agar kota ini bergerak maju untuk kesejahteraan warga," katanya.

Saat pemaparan, beberapa kali wali kota juga melakukan dialog dengan Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung, tentang apa yang sedang dipaparkan.

Seusai paparan, Chairul Tanjung kemudian memberikan apresiasi positif terutama terkait efisiensi yang dilakukan wali kota.

Menurut pengusaha sukses kelahiran Jakarta ini, wali kota berhasil mengatasi masalah yang selama ini menjadi problem utama para aparatur pemerintahan yakni persoalan dana.

"Satu hal di pemerintahan, orang selalu bicara keterbatasan dana sehingga tidakdapat melakukan berbagai hal. Selalu anggaran, baik di pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, hingga di kementerian. Nah, Bu Wali telah melakukan perubahan paradigma. Dengan dana `relative limited`, tetapi hal itu bisa dimanfaatkan untuk A hingga Z dengan sistem yang baik," ujarnya.