Kepala BKKBN: Investasi modal manusia dimulai dari 1.000 HPK
24 Agustus 2023 15:22 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat hadir dalam jaringan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) iBangga 2022 di Jakarta, Kamis (24/8/2023). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyatakan bahwa investasi modal manusia dimulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau di usia 0-24 bulan.
"Investasi modal manusia dimulai dari mempersiapkan template (contoh) manusia yang dicetak pada periode pertama perkembangan dan pertumbuhan organnya, termasuk otak, yaitu periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan," ujar Hasto saat hadir dalam jaringan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) iBangga 2022 di Jakarta, Kamis.
Hasto menyampaikan untuk membangun investasi modal manusia, diperlukan peningkatan kualitas keluarga yang diukur melalui indeks pembangunan keluarga atau iBangga.
Baca juga: BKKBN padukan pendekatan dan delapan fungsi keluarga atasi stunting
"Keberhasilan pembangunan keluarga berkualitas diukur melalui indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Pembangunan Keluarga adalah ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga yang memiliki tiga dimensi, yaitu tentram, mandiri dan bahagia," katanya.
Ia memaparkan capaian iBangga terus mengalami peningkatan, dari 53,93 di tahun 2020 menjadi 56,07 tahun 2022. Oleh karena itu, iBangga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan atau program kegiatan yang tepat.
"Indeks ini diharapkan mencapai 61 di tahun 2024 dan 80 di tahun 2045, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," ucap dia.
Ia mengemukakan bahwa tujuan kebijakan pembangunan keluarga, yakni meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Hasto menuturkan perubahan struktur umur penduduk telah membawa Indonesia memetik bonus demografi, yang berhasil dicapai melalui program KB dan telah membuahkan hasil yang positif.
"Angka kelahiran sudah menurun secara persisten dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,14 anak per perempuan pada tahun 2022, angka kematian bayi juga menurun, dari 34 bayi pada tahun 2007 menjadi 24 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 2017, usia harapan hidup juga terus meningkat menjadi 71,85 tahun pada tahun 2022," kata dia.
Untuk itu, ia berpesan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus menjaga keterampilan pengasuhan delapan fungsi keluarga dan menguatkan sistem layanan pengasuhan terpadu berbasis komunitas dan institusi, serta membentuk karakter berideologi Pancasila antar-generasi.
Baca juga: Kepala BKKBN: Generasi stunting berisiko dapat penghasilan rendah
Baca juga: Kolaborasi pemerintah-swasta-donor jawaban atas keraguan berinvestasi SDGs
"Perluasan cakupan dan kualitas pendidikan prasekolah dan jenjang pendidikan formal menengah-tinggi juga penting, begitu pula upaya peningkatan produktivitas keluarga dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah," tutur dia.
Menurutnya, saat Ini Indonesia juga masih menghadapi tantangan penataan administrasi kependudukan dan keluarga, sehingga perlu ada skema pemberian bantuan sosial yang berbasis kerentanan ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan perlindungan sosial yang komprehensif dan menyeluruh.
"Kita perlu sama-sama menguatkan penyediaan data berbasis keluarga yang bisa dibagi-pakai agar manfaat program tepat sasaran," kata Hasto Wardoyo.
"Investasi modal manusia dimulai dari mempersiapkan template (contoh) manusia yang dicetak pada periode pertama perkembangan dan pertumbuhan organnya, termasuk otak, yaitu periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan," ujar Hasto saat hadir dalam jaringan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) iBangga 2022 di Jakarta, Kamis.
Hasto menyampaikan untuk membangun investasi modal manusia, diperlukan peningkatan kualitas keluarga yang diukur melalui indeks pembangunan keluarga atau iBangga.
Baca juga: BKKBN padukan pendekatan dan delapan fungsi keluarga atasi stunting
"Keberhasilan pembangunan keluarga berkualitas diukur melalui indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks Pembangunan Keluarga adalah ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga yang memiliki tiga dimensi, yaitu tentram, mandiri dan bahagia," katanya.
Ia memaparkan capaian iBangga terus mengalami peningkatan, dari 53,93 di tahun 2020 menjadi 56,07 tahun 2022. Oleh karena itu, iBangga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan atau program kegiatan yang tepat.
"Indeks ini diharapkan mencapai 61 di tahun 2024 dan 80 di tahun 2045, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," ucap dia.
Ia mengemukakan bahwa tujuan kebijakan pembangunan keluarga, yakni meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
Hasto menuturkan perubahan struktur umur penduduk telah membawa Indonesia memetik bonus demografi, yang berhasil dicapai melalui program KB dan telah membuahkan hasil yang positif.
"Angka kelahiran sudah menurun secara persisten dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,14 anak per perempuan pada tahun 2022, angka kematian bayi juga menurun, dari 34 bayi pada tahun 2007 menjadi 24 kematian per 1.000 kelahiran pada tahun 2017, usia harapan hidup juga terus meningkat menjadi 71,85 tahun pada tahun 2022," kata dia.
Untuk itu, ia berpesan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus menjaga keterampilan pengasuhan delapan fungsi keluarga dan menguatkan sistem layanan pengasuhan terpadu berbasis komunitas dan institusi, serta membentuk karakter berideologi Pancasila antar-generasi.
Baca juga: Kepala BKKBN: Generasi stunting berisiko dapat penghasilan rendah
Baca juga: Kolaborasi pemerintah-swasta-donor jawaban atas keraguan berinvestasi SDGs
"Perluasan cakupan dan kualitas pendidikan prasekolah dan jenjang pendidikan formal menengah-tinggi juga penting, begitu pula upaya peningkatan produktivitas keluarga dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah," tutur dia.
Menurutnya, saat Ini Indonesia juga masih menghadapi tantangan penataan administrasi kependudukan dan keluarga, sehingga perlu ada skema pemberian bantuan sosial yang berbasis kerentanan ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan perlindungan sosial yang komprehensif dan menyeluruh.
"Kita perlu sama-sama menguatkan penyediaan data berbasis keluarga yang bisa dibagi-pakai agar manfaat program tepat sasaran," kata Hasto Wardoyo.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
Tags: