Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Universitas Indonesia yang juga pakar lingkungan hidup Emil Salim menegaskan pembangunan dengan pola kapitalisme harus diubah dengan pembangunan ekonomi dan nilai sosial plus kepentingan lingkungan.

"Sudah lewat masanya, perjuangan tidak lagi berdasar kapitalisme. Harusnya berubah, pembangunan ekonomi plus sosial plus lingkungan," kata Emil Salim dalam diskusi Kedaulatan Rakyat Dalam Politik Ekonomi Perubahan Iklim di Megawati Institute, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, untuk dapat melakukan pembangunan ekonomi, sosial, plus lingkungan secara bersamaan maka pasar harus diintervensi dengan menggunakan "Reducing emissions from deforestation and forest degradation and enhancing forest carbon stock in developing countries" (REDD+) dan pembangunan hijau.

Ia mengatakan pembangunan ekonomi hijau adalah pola pembangunan yang mengelola sumber daya alam dengan memperhitungkan daya dukung ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan alam, termasuk manusia.

REDD+, menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup ini, menjaga keutuhan ekosistem hutan dalam pembangunan Produk Domestik Bruto (PDB). Maka fungsi REDD+ merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi hijau.

"Tapi untuk melaksanakan itu butuh perubahan konstitusi yang jelas," ujar dia.

Ekonomi komersial mengandalkan mekanisme pasar yang tidak menampung isyarat ekosistem hutan, sehingga menurut dia, diperlukan intervensi pemerintah untuk melakukan koreksi pasar.

REDD+, lanjutnya, juga menyusun satu peta rujukan geospasial yang juga memuat peta masyarakat adat. Melalui moratorium kelola hutan dan gambut ijin eksploitasi hutan ditertibkan agar sesuai dengan REDD+.

Untuk itu, ia mengatakan perlu diutamakan pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.