Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Euis Saedah mengatakan pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi industri kecil dan menengah (IKM )jika harga bahan bakar minyak naik.

"Subsidi tidak mendidik, hanya akan dimainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Euis Saedah seusai pembukaan Gelar Produk Unggulan Lapas, di Jakarta, Selasa.

Namun, kata dia, pemerintah akan membantu IKM beradaptasi dengan kenaikan BBM melalui beberapa cara. Pertama, memfasilitasi peralatan bagi IKM, memberikan pendidikan, atau membantu menyelenggarakan pameran agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya.

"Jadi, itu namanya pemberian subsidi yang cantik, bukan pemberian subsidi langsung," kata dia.

Ia mengatakan setelah kenaikan harga listrik dan upah buruh, beberapa IKM sudah mengeluhkan naiknya biaya produksi. Yang paling merasakan dampak, adalah industri otomotif dan garmen dengan kenaikan biaya mencapai 10 hingga 15 persen.

"Sekarang BBM mau naik, kita belum tahu biaya produksi akan naik berapa banyak lagi setelah adanya kenaikan BBM," kata dia.

Industri otomotif, lanjut dia, mengeluhkan kenaikan biaya produksi karena di sisi lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) menuntut mereka menjual komponen dengan harga serendah mungkin.

"Industri garmen pun mengalami masalah serupa. Kebanyakan dari mereka menggunakan mesin bordir yang membutuhkan tenaga listrik. Biaya listrik saja sudah tinggi," katanya.

Karena itu, Kementerian Perindustrian berencana agar nantinya kendaraan yang digunakan IKM menggunakan pelat kuning. Tapi, rencana ini belum terealisasi dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pelaku IKM.

Kementerian Perindustrian telah menganggarkan dana Rp 111 miliar untuk IKM yang tersebar di 33 provinsi. Dana ini digunakan untuk pelatihan dan konsultasi. Tiap provinsi mendapatkan aliran dana minimal Rp 3 miliar dan maksimal Rp 8 miliar.