Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melengkapi fasilitas untuk warga di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara. "Langkah yang paling singkat adalah fasilitas seperti menyalakan listrik, berikan air hingga buka tempat ibadah," kata Wibi saat ditemui di Jakarta Utara, Rabu.

Apalagi, kata dia, pihak yang terkait masalah tersebut sudah menjanjikan warga bisa menerima kunci rusun tersebut pada 1 Januari 2023 namun tidak ada kabar hingga Agustus ini.

"Bahkan daftar nama warga yang menempati unit per unit pun sudah ada, tinggal kunci rusunnya saja belum dikasih," katanya.

Selain itu, dia menyampaikan keluhan warga Kampung Bayam lainnya, yakni saat menanam tanaman malah dibersihkan oleh petugas di sekitar rusun.

Baca juga: DKI koordinasi Dishub dan Disdik cari solusi akses warga Kampung Bayam
Baca juga: Jakpro kooperatif terkait gugatan warga Kampung Bayam

Anggota DPRD DKI Jakarta Abdul Azis Muslim berharap agar keluhan warga Kampung Bayam bisa tersampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya harap masalah warga Kampung Bayam bisa segera selesai dengan bantuan dari kami yang akan menyampaikan kepada Pemprov DKI," kata Azis.

Ketua Koperasi dan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyatakan kesanggupan membayar tarif sewa rusun yakni sebesar Rp600 ribu per bulan.

Namun dia masih menunggu adanya surat tertulis dari pihak terkait. "Ayo, kooperatif kita membangun bersama. Kita bisa membangun ekonomi, tapi buatlah surat hitam di atas putih kita sanggup Rp600 ribu per bulan," kata Furqon.

Sebanyak 64 kepala keluarga (KK) dari Koperasi dan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani berharap adanya kejelasan hunian layak di Kampung Susun Bayam.