Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar (Refuse Derived Fuel/RDF
Plant) di Rorotan, Jakarta Utara. Upaya tersebut dilakukan karena sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana melakukan pinjaman kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp1 triliun.

"Ya berarti kan harus dari kemampuan keuangan sendiri toh? Ya udah kita upayakan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Joko menyebutkan, Pemprov DKI menjadikan pembangunan RDF Plant di Rorotan sebagai
program prioritas sehingga program lain bisa ditunda terlebih dahulu pengerjaannya.
"Paling program-program yang tidak prioritas itu kita geser," ujar Joko.

Baca juga: Legislator minta Pemprov DKI cari alternatif pendanaan bangun RDF
Baca juga: Legislator: RDF lebih efisien anggaran dan waktu pembangunan
Saat ini, Pemprov DKI membuka kembali catatan untuk mencari program-program yang tidak terlalu penting untuk segera diselesaikan dan anggarannya bisa digunakan untuk pembangunan RDF.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari alternatif pendanaan untuk membangun RDF Plant.

"Saya mengkhawatirkan permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta akan menambah beban keuangan daerah," kata Prasetio usai rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (21/8).

Prasetio meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengurungkan niat melakukan pinjaman daerah ke Pemerintah Pusat.