Ketua Komisi X DPR kritik penundaan UN
15 April 2013 09:18 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR, Asman Abnur (kiri), bersama Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (tengah), Kanwil Kemenag Sumbar, Ismail Usman (kanan), usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2012 di SMAN 1 Padang, Sumbar, Senin (16/4). Komisi X DPR RI memantau pelaksanaan UN sekaligus sosialisasi program perbaikan lokal belajar untuk Sumbar. (FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra)
Batam (ANTARA News) - Ketua Komisi X DPR Asman Abnur mengatakan penundaan ujian nasional (UN) di 11 daerah di Indonesia akibat masalah teknis adalah kesalahan fatal.
"Ini bukti kesiapan pemerintah tidak ada," kata Asman setelah meninjau pelaksanaan UN di Batam, Senin.
Menurut Asman, jika pemerintah benar-benar siap maka penundaan UN tidak akan terjadi.
Terkait hal ini, Asman mengatakan Komisi X berencana untuk meminta penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. Komisi X juga akan meminta pertanggungjawaban seluruh pelaksana teknis UN.
"Kalau diperlukan akan dibentuk panja untuk menyelidiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan UN.
Senada dengan Asman, anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno menilai pemerintah tidak siap.
Sebelumnya, Mendikbud menyatakan pelaksanaan UN 2013 untuk tingkat SMA di 11 provinsi ditunda akibat soal ujian untuk daerah-daerah tersebut belum siap.
Ia mengatakan penundaan pelaksanaan UN itu, antara lain di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo.
Terkait pergeseran jadwal waktu pelaksanaan dan mata pelajaran UN, dia menjelaskan bahwa hari pertama UN di 11 provinsi itu akan dilaksanakan pada Kamis, 18 April dengan jadwal mata pelajaran yang diujikan sama seperti jadwal awal.
"Ini bukti kesiapan pemerintah tidak ada," kata Asman setelah meninjau pelaksanaan UN di Batam, Senin.
Menurut Asman, jika pemerintah benar-benar siap maka penundaan UN tidak akan terjadi.
Terkait hal ini, Asman mengatakan Komisi X berencana untuk meminta penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. Komisi X juga akan meminta pertanggungjawaban seluruh pelaksana teknis UN.
"Kalau diperlukan akan dibentuk panja untuk menyelidiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan UN.
Senada dengan Asman, anggota Komisi X DPR Puti Guntur Soekarno menilai pemerintah tidak siap.
Sebelumnya, Mendikbud menyatakan pelaksanaan UN 2013 untuk tingkat SMA di 11 provinsi ditunda akibat soal ujian untuk daerah-daerah tersebut belum siap.
Ia mengatakan penundaan pelaksanaan UN itu, antara lain di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo.
Terkait pergeseran jadwal waktu pelaksanaan dan mata pelajaran UN, dia menjelaskan bahwa hari pertama UN di 11 provinsi itu akan dilaksanakan pada Kamis, 18 April dengan jadwal mata pelajaran yang diujikan sama seperti jadwal awal.
Pewarta: YJ Naim
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
Tags: