Jakarta (ANTARA News) - Penundaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di 11 provinsi merupakan bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan UN, kata anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar.

"Seharusnya pemerintah sudah jauh hari memastikan kesiapan pencetakan soal ujian dan distribusinya. Dengan adanya penundaan ini maka ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan UN di 11 daerah itu akan bertmbah," kata Raihan Iskandar di Jakarta, Minggu.

Anggota DPR Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan penundaan pelaksanaan UN dikhawatirkan akan menimbulkan biaya tambahan.

"Sejumlah guru pengawas yang sudah berada di lokasi ujian terpaksa harus menunggu lebih lama karena ujian nasional ditunda. Siapa yang menanggung biaya hidup mereka selama di lokasi? Tentunya bagi sebagian guru pengawas yang berada di lokasi sulit, tidak mungkin untuk pulang ke daerah masing-masing kemudian kembali lagi ke lokasi ujian," katanya.

Terkait penundaan UN ini, Raihan mengatakan Komisi X akan segara memanggil perwakilan pemerintah untuk menjelaskan masalah tersebut.