Jakarta (ANTARA News) - Direktur Umum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Rudy Setyopurnomo, mengatakan, pemerintah justru akan merugi bila sampai harus menutup maskapai penerbangan Merpati yang merupakan salah satu BUMN penerbangan di Indonesia.

"Pemerintah akan rugi dan menanggung kerugian besar bila harus menutup Merpati. Sampai saat ini kehadiran Merpati selalu ditungggu dan diharapkan masyarakat berbagai wilayah di seluruh Indonesia," kata Setyopurnomo, di Jakarta, Minggu.

Selama ini, tinjauan dari banyak pihak soal eksistensi PT Merpati Nusantara Airlines cenderung hanya pada aspek bisnis; untung-rugi semata. Padahal, di balik itu terdapat kegunaan lain bahwa negara melalui Jembatan Nusantara ini hadir hingga ke pelosok di mana maskapai penerbangan swasta ogah hadir karena merugikan.




Selain itu, lanjutnya, maskapai penerbangan plat merah itu juga menjembatani berbagai kawasan dan wilayah terpencil di kawasan Indonesia Timur.




Kalangan pemerhati penerbangan nasional mengungkap, selain aspek manajemen PT Merpati Nusantara Airlines, salah satu penyebab kemunduran maskapai penerbangan itu adalah penghapusan pola operasionalisasi hub and spoke bagi maskapai penerbangan sejak pertengahan dasawarsa '90-an.




"Liberalisasi" operasionalisasi inilah yang kemudian mengubah wajah penerbangan nasional; setiap maskapai penerbangan boleh langsung terbang dari antar bandar udara utama alias besar (hub) tanpa melalui bandar udara pengumpan (spoke).

"Kami sudah mendapatkan penegasan dan jaminan dari pemerintah melalui Menteri BUMN, Bapak Dahlan Iskan, bahwa Merpati akan terus dipertahankan," kata Setyopurnomo.



Sebelumnya, Iskan mengatakan, akan diberlakukan program konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) kepada PT Merpati Nusantara Airlines, sebagai langkah terakhir penyelematan perusahaan itu.


"Debt to equity swap bisa jadi merupakan opsi terakhir untuk membangkitkan Merpati. Kalau ini (program) gagal dan tidak ada jalan lain lagi, ya mungkin dilikuidasi," kata Iskan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (9/4).

Saat ini, perusahaan sedang menghadapi berbagai persoalan seperti beban utang yang masih sangat tinggi mencapai sekitar Rp6 triliun.


Pernyataan Iskan itu ditegaskan Setyopurnomo, "Berulang kali pemerintah menegaskan bahwa Merpati akan terus dipertahankan dan diperbaiki kinerjanya."

(M040/R017)